Rencana Sembako di Kenakan PPN, BEM Nusantara Akan Konsolidasikan Secara Nasional Menolak

117

Wartakepri.co.id, Jakarta – Rencana Pemerintah Republik Indonesia mengenakan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) terhadap barang kebutuhan pokok, adalah wacana yang tak logis di tengah kondisi Pandemi Covid-19 yang Masih melanda Indonesia Hari ini. Rencana Itu tertuang dalam Draft revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan (RUU KUP).

BACA JUGA: Sebanyak 79 Juta Pelanggan PLN Akan Disinkronisasi dengan Data Dukcapil Kemendagri

Di dalam aturan sebelumnya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak atau sembako termasuk objek yang tak dikenakan PPN. Namun, dalam aturan baru tersebut sembako tak lagi dimasukan ke dalam objek yang PPN-nya dikecualikan. Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (RUU KUP).

Eko Pratama Ketua Koordinator Pusat BEM Nusantara saat di konfirmasi mengatakan, bahwa rencana ini sungguh tidak manusiawi, pengenaan PPN akan menjadi beban baru bagi masyarakat dan konsumen.

“Kenaikan harga kebutuhan pokok dan pengenaan PPN pada bahan pangan juga bisa menjadi ancaman terhadap keamanan pasokan pangan pada masyarakat,” ujarnya,Sabtu(12/6/2021)..

Dipaparkannya lagi, Oleh Karna itu, rencana ini Harus di Tolak, BEM Nusantara akan konsolidasikan secara Nasional untuk membahas permasalahan ini.

“Agar nantinya dapat nenghadirkan solusi-solusi bagi rakyat, mulai dari diskusi sampai kepada aksi-aksi Penolakan terkait wacana tersebut,” utupnya.(Rama)

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel