Anggota DPRD Batam Utusan Sarumaha Minta Leasing Beri Keringanan Penyimpanan BPKB

91
Utusan Sarumaha Tanggapi Leasing
Anggota DPRD Batam Utusan Sarumaha Minta Pihak Leasing Beri Keringanan Penyimpanan BPKB

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – DPRD Kota Batam menyoroti terkait keluhan masyarakat tentang biaya penyimpanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di sejumlah leasing yang ada di kota Batam. Hal tersebut mendapat respon langsung dari Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha.

Dikatakan Utusan, saat ini banyak warga yang mengadu kepada pihaknya terkait adanya biaya penyimpanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di sejumalah leasing. Dimana jika nasabah telat mengambil BPKB kendaraannya maka dibebankan biaya penyimpanan BPKB tersebut dan biayanya dihitung perhari. Bahkan ada masyarakat yang mengadu kepadanya biaya penyimpanan BPKB nya mencapai Rp2,5 juta dalam waktu 4 tahun.

“Belum lagi jika nasabah mempunyai tunggakan denda angsuran yang harus dilunasi untuk mendapat BPKB kendaraannya,”katanya, Jumat (08/10/2021). Kemarin.

Utusan menyebutkan, antara nasabah dan leasing itu adalah hubungan simbiosis mutualisme. Dimana konsumen memberikan keuntungan kepada leasing, sementara leasing memberikan fasilitas kepada konsumen.

BACA JUGA DPRD Batam Sepakat Bentuk Pansus Perubahan Pajak dan Retribusi Daerah

“Seharusnya antara nasabah dan leasing itu kerjasamanya yang baik. Pihak leasing orientasinya jangan hanya untung semata, tanpa memperharikan kemampuan dari konsumen,”sebutnya.

Ia menilai, jikapun itu sudah ada dalam perjanjian awal, tapi hal seperti itu waktu awal perjanjian kalau banyak komentar dari calon konsumen maka dia akan ditolak pengajuannya, sementara calon konsumen membutuhkan kendaraan untuk beraktifitas sehari-hari.

“Karena, leasing punya hak prerogatif dan istimewa diterima atau tidak pengajuan dari calon nasabah itu. Sehingga waktu posisi itu, mau tidak mau masyarakat mengikuti apa yang diinginkan oleh leasing,”ucap politisi Hanura ini.

Dijelaskannya, biaya penyimpanan BPKB itu dibebankan kepada nasabah setelah cicilan selesai dan nasabah belum mengambil BPKB nya. Ketentuan yang diterapkan oleh leasing itu hal yang tidak wajar dan itu memberatkan masyarakat. Pasalnya, nasabah sudah membayar semua kewajibannya namun karena telat mengambil BPKB harus mengeluarkan biaya lagi. Padalah untuk penyimpanan BPKB tersebut tidak memakan tempat dan juga tidak besar.

“Tentu dalam hal ini kita harapkan OJK tidak bersifat pasif dan harus ada pengawasan aktif terkait perjanjian-perjanjian seperti itu. Jangan biarkan leasing membuat perjanjian sesuka hatinya saja, ini harus ada evaluasi terhadap leasing yang ada di Batam,”jelasnya.

Utusan juga mengungkapkan, jika harus ada biaya penyimpanan BPKB itu kepada nasabah, tapi jangan lah dihitung perharinya, karena itu sangat memberatkan masyarakat dan bahkan sama saja mencekik konsumen. Misalnya dibuat hitungannya per bulan atau pertahun.

“Nah, terkait hal tersebut dia berharapa ada peninjauan ulang oleh pihak terkait. Sebab antara leasing dan konsumen itu sama-sama saling membutuhkan. Leasing tanpa konsumen maka tidak akan jalan dan tidak akan mendapatkan keuntungan,”ungkapnya.

Sementara Leasing itu mendapatkan profit karena ada konsumen. Aturan seperti ini hampir semua leasing yang menetapkan.

“Jadi terkait ini kita akan lakukan RDP dengan pihak terkait dan bahkan kita akan sampaikan kepada OJK pusat, kita akan memastikan aturan-aturan terkait dengan pembiayaan,” tutupnya. (*)

Pengirim :Taufik Chaniago

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel