Kuasa Hukum Seahub Tankers Ingatkan DPRD Batam Tak Terlibat Permasalahan Hukum Kepemilikan Kapal MT Sea Tanker II

Dr Fadlan yang juga salah satu dosen di Uniba ini memaparkan, DPRD sendiri adalah sebuah lembaga politik dan merupakan rumah rakyat. Artinya, siapa saja boleh memasuki dan memberikan sebuah pernyataan, apalagi ada yang mengaku sebagai masyarakat yang ingin meminta permasalahannya digelar di forum RDP, tentunya tidak ada yang bisa menolak hal itu.

“Kami menghargai nilai luhur DPRD Batam. Karena sudah terjawab juga kalau misalnya dia menyerahkan dokumen yang menyatakan sebagai pemilik kapal yang sah, saya jawab dengan tegas dokumen yang diserahkan kepada DPRD kemarin, juga telah saya serahkan ke Polda Kepri dan itu menjadi bukti surat yang konkret sehingga kasus ini diproses,” paparnya.

Fadlan melanjutkan, pihaknya sangat senang karena PT Davina Sukses Mandiri menyampaikan bahwa sudah ada keputusan Mahkamah Agung atas kepemilikan kapal tersebut. Dimana keputusan Mahkamah Agung tersebut juga menjadi salah satu bukti surat yang kita hadirkan di Polda Kepri atas perbuatannya.

“Surat keputusan Mahkamah Agung salah satu bukti,” katanya.

Dijelaskannya, sebagai warga negara yang baik, pihaknya menghormati proses yang ada. Namun, jangan sampai Komisi III DPRD Batam membidangi Pembangunan, Sarana dan Prasarana Lingkungan kelak terlibat dalam pusaran permasalahan yang sedang berproses di Polda Kepri ini.

FANINDO

Honda Capella