Home Batam Cari Solusi Polemik Tambang, DPRD Batam Hadiri Mediasi Supir Truk BAJ di...

Cari Solusi Polemik Tambang, DPRD Batam Hadiri Mediasi Supir Truk BAJ di Polresta Barelang

DPRD Batam Hadiri Mediasi Supir Truk BAJ di Polresta Barelang
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Batam, Anwar Anas, menghadiri undangan Polresta Barelang dalam rangka mediasi dan audiensi terkait rencana aksi unjuk rasa oleh komunitas supir truk Bumi Armada Jaya (BAJ) Kota Batam. Kegiatan tersebut berlangsung di Mapolresta Barelang pada Rabu (6/5/2026).
Grand Mercure Batam

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Polemik penghentian aktivitas tambang pasir dan tanah timbun di Kota Batam mulai menemui titik dialog. Komunitas supir truk yang tergabung dalam Bumi Armada Jaya (BAJ) bersama sejumlah pihak terkait menggelar mediasi dan audiensi di Mapolresta Barelang, Rabu (6/5/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Komisi I DPRD Kota Batam, Anwar Anas, sebagai bentuk upaya menjembatani aspirasi para sopir truk yang berencana menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan penghentian tambang.

Mediasi dipimpin langsung Kapolresta Barelang, Anggoro Wicaksono, dan turut dihadiri perwakilan Pemerintah Kota Batam serta BP Batam.

Rencana aksi unjuk rasa sebelumnya mencuat setelah para sopir truk mengaku terdampak secara ekonomi akibat penghentian operasional tambang pasir dan tanah timbun yang selama ini menjadi sumber aktivitas angkutan mereka.

Dalam suasana yang berlangsung kondusif, seluruh pihak sepakat mengedepankan dialog guna mencari solusi terbaik tanpa mengganggu stabilitas keamanan dan aktivitas masyarakat.

Anwar Anas mengapresiasi langkah Polresta Barelang yang memfasilitasi ruang komunikasi antara pemerintah dan komunitas sopir truk.

“Pertemuan berlangsung sangat komunikatif dan penuh kesadaran bahwa kita semua menginginkan yang terbaik bagi Kota Batam,” ujarnya.

Ia juga menilai sikap terbuka yang ditunjukkan seluruh peserta mediasi, khususnya perwakilan BAJ, menjadi modal penting untuk menyelesaikan persoalan secara bijak dan damai.

Menurutnya, kebijakan terkait tambang dan lingkungan perlu dibahas secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan, kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor tersebut.

Anwar berharap dialog seperti ini terus dilakukan agar setiap keputusan yang diambil pemerintah dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.

“Kita ingin solusi yang lahir benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, tetap menjaga investasi dan pembangunan, tetapi juga tidak mengabaikan keberlangsungan hidup para pekerja,” katanya.

Sementara itu, aparat kepolisian menegaskan komitmennya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di tengah dinamika persoalan yang berkembang.(*)

Editor : Dedy Suwadha

WhasApp

Google News WartaKepri Banner DPRD Batam 2026 PANBIL MALL