NATUNA– Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melakukan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022.
Pelaksana Regsosek tergabung dalam Gugus Tugas Pendataan yang berkoordinasi dengan penyelenggara Satu Data Indonesia.
Dengan pemanfaatan data oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga tingkat desa/kelurahan, hasil Regsosek diharapkan dapat meningkatkan keefektifan program-program pemerintah.
Data Regsosek akan menjadi rujukan pemerintah dalam membuat program untuk kepentingan masyarakat yang mengacu pada Reformasi Sistem Pelindungan Sosial. Regsosek akan menjadi basis data tunggal dalam skema SDI yang dikelola melalui Pusat Data Nasional.
Kementerian/lembaga yang termasuk dalam gugus tugas yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Kominfo, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Data Regsosek mencakup informasi kondisi sosial ekonomi, termasuk status kesejahteraan, yang meliputi kondisi sosio ekonomi demografis, kondisi perumahan, kondisi sanitasi air bersih, kepemilikan aset, kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, informasi kependudukan, informasi geospasial, penyandang disabilitas, ketenagakerjaan, serta kesehatan dan lansia.
Hal ini disampaikan Widaryatmo, perencana Ahli Madya, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN, Bappenas dalam dialog sukseskan pendataan Regsosek demi mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera RRI Ranai, Kamis 27 Oktober 2022.
Widaryatmo mengatakan, nantinya data tersebut bisa dimanfaatkan pemerintah hingga daerah untuk menyalurkan program-program pemerintah pusat.
“Program ini juga untuk memperbaiki data pemerintahan sebelumnya yang belum akurat,” ungkapnya.
Ia menerangkan, pendataan tidak dimulai dari nol karena Bappenas sudah memiliki data dari sensus penduduk tahun 2020 yang menjadi dasar petugas untuk turun ke lapangan.
“Semua masyarakat Indonesia kita data mulai dari Presiden, TNI, Polri, Pejabat hingga masyarakat miskin,” tuturnya.
Widaryatmo menuturkan, program ini sudah berjalan dari tanggal 14 Oktober 2022 hingga 14 November 2022.
Dia juga mengklaim, saat ini petugas BPS sedang turun ke lapangan untuk melakukan pendataan. Untuk itu, ia berharap masyarakat meluangka waktu dan mau memberikan infomasi kepada petugas pendatan.
“Kami berharap masyarakat bisa terbuka dan menerima petugas untuk untuk memberikan informasi kepada petugas yang melakukan pendataan Regsosek 2022,” tukasnya.
Semantara, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Natuna, Basri mengatakan, bahwa program Regsosek 2022 sangat penting.
“Ini adalah awal rencana pembangunan, dengan adanya data ini program pemerintah lebih tepat sasaran,” ucap Basri.
Basri juga berharap, sinergitas Bappenas dan Pemda terus berjalan dengan baik. Pemda tentunya sangat mendukung program Regsosek 2022.
“Kami perintahkan Camat, Kades, dan Lurah untuk mendorong RT dan RW untuk mendukung program tersebut, demi memudahkan petugas dilapangan yang melakukan pendataan,” tegasnya.
Mantan Kadis Perpustakaan itu meminta, agar masyarakat bisa menerima petugas BPS dan menyampaikan data yang sebenar-benarnya.
“Mari kita dukung bersama-sama mensukseskan program Regsosek tahun 2022 ini, demi mewujudkan satu data yang akurat,” pintanya. (Rk)