BATAM – Polresta Barelang menyelidiki dugaan perjalanan dinas fiktif di kantor DPRD Batam. Belasan staf dan anggota DPRD diperiksa polisi.
“Perkara perjalanan dinas diduga fiktif tahun 2016 anggota DPRD telah naik sidik. Tim yang datang untuk mengambil keterangan ke kantor DPRD,” ujar Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Budi Hartono kepada Wartakepri said dihubungi, Kamis (16/3/2023).
Kompol Budi mengatakan, kasus tersebut tengah dilakukan penghitungan kerugian negara oleh BPK RI. Tim BPK yang datang langsung ke DPRD untuk mengambil seluruh keterangan.
“Semua anggota DPRD dan staf serta yang dua periode diminta keterangan. Waktu yang diangkat bulan Januari sampai Mei 2016,” ujar Kompol Budi.
“Ini berdasarkan laporan dari BPK RI. Masih dalam penyelidikan,” tambah dia.
Dikutip dari sejumlah media di Batam, Kompol Budi juga meluruskan, dalam kasus ini mantan anggota DPRD Batam hanya sebagai saksi. Sebab terungkapnya kasus ini setelah pihak BPK Kepri mendapati laporan dari salah satu agen perjalanan, yang mengurus perjalanan Anggota DPRD di 2016.
BACA JUGA Pemeriksaan 35 Saksi Terkait Kasus Dugaan SPPD Fiktif Dilakukan Kepolisian Karimun
Agen itu mengaku ada tunggakan pembayaran perjalanan dinas dari Januari 2016 hingga Mei 2016.
Sementara berdasarkan laporan yang diterima BPK Kepri, dana tersebut telah lama dibayarkan dan tidak adanya penunggakan seperti yang dilaporkan agen perjalanan tersebut.
Disinggung berapa total kerugiannya, Budi mengaku belum bisa menyampaikannya, karena masih tahap penghitungan dari BPK. Begitu juga soal siapa oknum yang dimaksud. Budi mengaku akan disampaikan setelah pemeriksaan dari BPK selesai dan sepenuhnya kasus ini ditangani Satreskrim Polresta Barelang.
“Tunggu saja, karena kan masih dilakukan pemeriksaan oleh BPK Kepri, lagian berapa total dana yang digelapkan, juga masih dilakukan penghitungan,” pungkas Budi. (*/arga)
