BATAM – Pengurus PELTI Kepri bakal menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) dalam waktu dekat ini. Namun belum lagi terlaksana, rencana tersebut kini menuai protes.
Wakil Ketua PELTI Bintan, David, mengatakan pelaksanaan Musprov tersebut sangat tidak normal dan terkesan dipaksakan tanpa melalui tahapan yang diatur dalam AD/ART organisasi.
Selain itu, dia juga menyebut pelaksanaannya tanpa ada pemberitahuan secara menyeluruh kepada pemilik suara Pengkot/Pengkab PELTI Kepri.
“Bahkan sampai saat ini PP PELTI belum mengetahui pelaksanaan tersebut, baik secara lisan maupun tertulis,” kata David, Senin (15/5/2023).
Menurut David, Musprov harusnya dilaksanakan empat hari sebelum berakhirnya Surat Keputusan (SK) Pengurus PELTI Kepri yang saat ini diketuai oleh Junaidi Putra.
“SK-nya itu berakhir tanggal 25 Mei 2023,” ujarnya.
BACA JUGA STQH X Kepri 2023 Resmi Dibuka Gubernur Ansar, Diikuti 117 Peserta
David menambahkan, dari bulan Januari dan Februari PELTI kabupaten dan kota di Kepri bahkan sudah menyurati Junaidi Putra untuk segera menggelar Musprov. “Tapi tidak pernah merespon dan membalas surat kami,” sambungnya.
Berdasarkan AD/ART, lanjut David, satu bulan sebelum Musprov harusnya sudah ditetapkan calon-calon yang akan maju.
“Namun sampai saat ini kami tidak tau siapa-siapa yang maju dan tahapan-tahapan apa saja yang sudah dipenuhi,” sambungnya.
Adapun tahapan-tahapan yang dimaksud David yakni mulai dari rapat pleno PELTI Kepri, pengumuman pelaksanaan Musprov, pengumuman dan penetapan bakal calon ketua, pemberitahuan tatib hingga penetapan SC dan OC yang tidak dilaksanakan.
Karena itu, David menduga rencana pelaksanaan Musprov PELTI Kepri yang dijadwalkan pada tanggal 21 Mei 2023 mendatang tidak sesuai dengan AD/ART.
PELTI Bintan kata David dengan tegas menolak pelaksanaan Musprov PELTI Kepri, dan meminta PP PELTI untuk mengambil alih pelaksanaan Musprov tersebut.
“Kami meminta PP PELTI untuk mengambil alih dengan menunjuk ketua careteker 2023,” pintanya. (ril)






























