WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Permasalahan pertanahan di Tanjungbalai Karimun, Kepulauan Riau tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN sendiri saja.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjajanto seusia menyerahkan 2.035 sertifikat kepada masyarakat di Coastal Area, Tanjungbalai Karimun, Rabu (30/8/2023).
“Karena sering bersinggungan dengan pelbagai instansi lain. Sekali lagi saya mengingatkan pesan dari Bapak Presiden Jokowi agar menghilangkan ego sektoral, itu intinya,” tegas Hadi.
Hadi menambahkan, masyarakat yang bermukim atau bertempat tinggal di atas air, disamping sulitnya mengakses pembiayaan di lembaga keuangan formal juga ketidakpastian untuk memiliki surat tanah.
“Hal ini lantaran masyarakat belum memiliki sertifikat kepemilikan atas lahan atau hak guna bangunan yang ditempati,” paparnya.
Secara substansi, masih kata Hadi, GTRA menjadi upaya pemerintah pusat dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas hak kepemilikan tanah.
“Dengan demikian, para pemangku kepentingan dapat bergandengan tangan guna mewujudkan reforma agraria yang cenderung mengutamakan kepentingan rakyat,” ungkap Hadi.
Sehingga kata Hadi, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut Kementerian ATR bersama Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) saling bersinergi dan melakukan kerjasama.
“Pasalnya kendala penyelesaian permasalahan ini disebabkan oleh irisan kewenangan antara kedua lembaga kementerian tersebut,” tandasnya.(Aman)
@wartakepri Terimakasih Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura partisipasi di Ulang Tahun ke 10 Media WartaKepri.co.id , ( 22 Desember 2015 - 22 Desember 2025) #hbd❤️ #wartakepritv #kepri #batam #wartakepri.co.id ♬ Happy Birthday to You acoustic guitar - C_O
