WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tengah menggodok rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
Rancangan Perpres tersebut disusun sebagai upaya revitalisasi dan peningkatan capaian Reforma Agraria agar dapat memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 dan target RPJMN 2019-2024.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo menjelaskan bahwa, pihaknya telah menginisiasi, menyusun, dan mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Perpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dengan dukungan Kementerian/lembaga (K/L) terkait.
“Mengingat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian adalah Ketua Tim Reforma Agraria Nasional berdasarkan Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria,” jelas Wahyu saat membuka pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Karimun 2023, Rabu (30/08/2023) di hotel Aston Karimun.
Berkaca dari pelaksanaan Reforma Agraria sebelumnya, dalam langkah revitalisasi yang tengah dilakukan, kata Wahyu pihaknya berupaya menginisiasi beberapa muatan dan terobosan berdasarkan tantangan serta hambatan Reforma Agraria.
“Muatan terobosan tersebut di antaranya penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) khususnya dari kawasan hutan, penyelesaian konflik agraria di pelbagai lini seperti kawasan hutan dan non-kawasan hutan, tanah transmigrasi, aset BUMN, BMN dan BMD, penguatan kelembagaan Reforma Agraria serta percepatan pelaksanaan penataan aset dan akses,” papar Wahyu.
Terkait revitalisasi Reforma Agraria tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan sepakat dengan langkah tersebut.
Karena menurutnya perlu dilakukan di segala lini, baik di pusat maupun di daerah.
“Tentunya revitalisasi Reforma Agraria ini harus dipahami dan menjadi gerakan bersama. Pemahaman Reforma Agraria juga melibatkan pelbagai aspek, mulai dari aspek sosial, politik dan ekonomi. Dalam ruang lingkup regional, nasional, maupun global,” ungkapnya.
Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria, kata kata Agung adalah dengan menghadirkan Bhumi GTRA di bhumigtra.atrbpn.go.id, yakni platform geospasial yang menampilkan data Reforma Agraria seluruh Indonesia.
“Platform ini mengintegrasikan seluruh data Reforma Agraria antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Ini kita upayakan, disusun tepat setelah kegiatan GTRA Summit Wakatobi 2022 lalu. Inilah upaya kami dalam revitalisasi Reforma Agraria menggunakan inovasi teknologi,” terang Agung.
Pada kesempatan tersebut, juga digelar demo platform Bhumi GTRA yang disampaikan oleh Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Dwi Budi Martono.
Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan menampilkan kisah-kisah sukses satuan kerja yang telah mengimplementasikan platform Bhumi GTRA dengan baik.
Dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada 3 satuan kerja teratas terpilih, menjadi percontohan “Best Practices”, penggunaan Bhumi GTRA.
Ketiga satuan kerja tersebut diantaranya yakni Juara 1 diraih oleh Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Juara 2 diraih oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, dan juara 3 diraih oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatra Selatan.(Aman)
@wartakepri Terimakasih Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura partisipasi di Ulang Tahun ke 10 Media WartaKepri.co.id , ( 22 Desember 2015 - 22 Desember 2025) #hbd❤️ #wartakepritv #kepri #batam #wartakepri.co.id ♬ Happy Birthday to You acoustic guitar - C_O
