MEDAN – Ketegangan melanda kedatangan 147 pengungsi Rohingya di Sumatera Utara, setelah sebelumnya dihalau di Aceh. Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang menjadi tempat pendaratan baru mereka, namun kehadiran ini menimbulkan kecurigaan pihak berwenang.
Pengungsi Rohingya ini tiba pada Sabtu (30/12/2023) pukul 23:00 WIB menggunakan kapal kayu. Saat digeledah, aparat menemukan kartu identitas United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) yang dimiliki oleh para pengungsi. Namun, kecurigaan muncul ketika ditemukan bahwa seluruh tanggal lahir yang tercantum pada kartu UNHCR tersebut sama.
Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen Mochamad Hasan Hasibuan, menyampaikan bahwa nahkoda kapal melarikan diri sebelum mereka mendarat, meninggalkan kapal yang lain.
Aparat juga menemukan sayuran segar di kapal mereka, diduga dikirim dari daratan untuk memenuhi kebutuhan pengungsi.
Dari hasil pemeriksaan, 147 pengungsi terdiri dari 53 laki-laki dewasa, 39 perempuan dewasa, 25 anak laki-laki, dan 30 anak perempuan. Mereka telah berangkat dari kamp penampungan Bangladesh sejak 22 hari lalu. Kedatangan mereka ke Sumatera Utara diduga karena penolakan di perairan Aceh.
Dikutip tribun, Selasa (2/1/2024), Panglima TNI, Agus Subiyanto, telah memerintahkan Lantamal I Belawan untuk menghalau pengungsi Rohingya masuk ke perairan Sumatera Utara. Bahkan, Angkatan Laut Indonesia dan Angkatan Laut India terlibat dalam tarik-menarik agar mereka tidak masuk ke wilayah masing-masing.
Kapolda Sumut, Irjen Agung Setya Imam Effendi, mengungkapkan bahwa hingga malam pergantian tahun, pemerintah daerah dan aparat tidak dapat berkomunikasi dengan UNHCR. Pihak berwenang Sumatera Utara juga akan berkoordinasi dengan UNHCR terkait penanganan dan status para pengungsi Rohingya.
Sementara Pj Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin, menyatakan bahwa pengungsi Rohingya telah diisolasi di suatu tempat yang tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat. Mereka telah menerima bantuan dasar seperti obat-obatan dan makanan. Keputusan penampungan akan ditentukan oleh pusat setelah dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan UNHCR.
