Kontroversi Jalan Tol Payakumbuh-Pangkalan: Masyarakat dan Budaya dalam Bahaya?

Kontroversi Jalan Tol Payakumbuh-Pangkalan: Masyarakat dan Budaya dalam Bahaya?
Jalan Tol Payakumbuh-Pangkalan masih belum jelas nasibnya, saat ini lalu lintas tetap mengandalkan jalan fly over Kelok 9 (ilustrasi)

SUMBAR – Pembangunan jalan tol Payakumbuh-Pangkalan di Sumatera Barat, yang merupakan bagian dari proyek Jalan Tol Trans Sumatera, menghadapi serangkaian konflik dan tantangan yang kompleks.

Dengan investasi mencapai Rp 9 triliun, proyek ini direncanakan untuk menghubungkan Sumatera Barat dan Riau melalui jalan tol sepanjang 43 KM, sebagai bagian dari Jalan Tol Padang-Pekanbaru.

Latar Belakang Proyek

KPU KEPRI

Pembangunan jalan tol Payakumbuh-Pangkalan direncanakan dimulai sejak tahun 2018, namun hingga akhir 2023 progresnya terhambat oleh berbagai masalah, terutama penolakan yang kuat dari sejumlah nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Alasan Penolakan

Salah satu alasan utama penolakan berasal dari lima nagari yang akan dilalui oleh jalan tol ini, yaitu Nagari Koto Baru Simalanggang, Nagari Koto Tangah Simalanggang, Nagari Taeh Baruah, Nagari Lubuak Batingkok, dan Nagari Gurun.

Masyarakat setempat menyuarakan keprihatinan terhadap beberapa masalah utama:

Dampak Terhadap Pertanian: Jalan tol ini dianggap akan membelah kawasan pertanian yang masih produktif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa akses petani untuk menjangkau lahan mereka akan terbatas.

Dampak Sosial: Melintasi kawasan pemukiman padat penduduk, jalan tol ini diperkirakan akan mengakibatkan penghancuran sejumlah rumah dan bangunan warga.

Dampak Terhadap Situs Adat: Trase jalan tol ini juga dianggap akan mengganggu situs-situs adat dan budaya yang penting bagi masyarakat setempat. Hal ini berpotensi mengancam keberlangsungan tatanan sosial dan budaya di lima nagari tersebut.

Upaya Mediasi dan Respons Pemerintah

Pemerintah daerah, termasuk DPRD Sumatera Barat, telah melakukan upaya mediasi dengan mengunjungi nagari-nagari yang terdampak. Namun, kunjungan ini sering kali hanya berlangsung singkat dan belum mencapai kesepakatan yang memuaskan.

Dukungan dan Penolakan

Meskipun sebagian masyarakat setempat mendukung pembangunan jalan tol ini atas dasar potensi peningkatan aksesibilitas dan pembangunan ekonomi, banyak juga yang menentangnya dengan alasan lingkungan dan sosial yang relevan.

Peran JICA dan Tantangan Keuangan

Japan International Cooperation Agency (JICA) bertindak sebagai kontraktor utama dalam proyek ini.

Mereka berusaha memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial yang mungkin terjadi, sambil menghadapi tantangan keuangan dan keberatan dari masyarakat setempat.

Tinjauan Pihak Eksternal

Kelompok advokasi lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan FoE Japan (Friend of Earth Japan) telah mendukung masyarakat setempat dalam mengekspresikan penolakan mereka terhadap proyek ini.

Mereka telah mengajukan surat keberatan kepada JICA dan berbagai pihak terkait lainnya.

Pembangunan jalan tol Payakumbuh-Pangkalan di Sumatera Barat menunjukkan kompleksitas dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia.

Proyek ini memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan nasional dengan perlindungan lingkungan dan kebutuhan sosial masyarakat lokal. (*/den)

Sumber: harianhaluan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24 PKP EXPO