Bakamla RI Amankan 30 Ton Pasir Laut Ilegal di Perairan Karimun

Pemeriksaan melalui KN Bintang Laut-401 kapal milik Bakamla RI, terhadap tiga kapal yang dicurigai melakukan aktifitas ilegal, di sekitar perairan Pulau Babi.(Foto: Istimewa)

WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Bakamla RI (Coast Guard), mengamankan tiga unit kapal tambang pasir ilegal di perairan Karimun, Jum’at, (28/6/2024).

Pemeriksaan melalui KN Bintang Laut-401 terhadap tiga kapal yang dicurigai melakukan aktifitas ilegal, di sekitar perairan Pulau Babi.

Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI Kapten Bakamla Yuhanes Antara membeberkan kronologi, pada pukul 08.30 WIB, KN Bintang Laut-401 yang sedang melaksanakan patroli, mendapatkan kontak radar dengan jarak 0.8 NM pada posisi 00°58′ 315″ N – 103°22 ‘464″ E.

KPU KEPRI

“Menanggapi hal tersebut, ABK KN Bintang Laut-401 memantau menggunakan teropong dan terlihat visual kapal KM Nurul Yakin Baru, KM Hary dan KM Cinta Damai sedang melaksanakan aktifitas penambangan pasir ilegal,” terang Yuhanes.

Dengan adanya aktifitas ilegal tersebut, Komandan KN Bintang Laut-401 Letkol Bakamla Andi Christy Mahendra, segera menugaskan ABK KN Bintang Laut-401 untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan sekoci.

“Pukul 09.00 WIB, tim pemeriksa telah sampai pada lokasi radar selanjutnya memberikan perintah untuk segera memberhentikan seluruh aktifitas penambangan,” ujarnya.

Yuhanes menambahkan, 9 orang ABK diamankan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan yang didapat, KM Cinta Damai kedapatan mengangkut 30 ton pasir laut dengan bantuan KM Nurul Yakin yang merupakan kapal penambang pasir.

“Sedangkan KM Hary saat itu bermuatan kosong, karena sedang menunggu giliran untuk melakukan muatan,” ujarnya.

Pelanggaran tersebut karena melaksanakan kegiatan penambangan pasir laut diluar area, yang tertuang dalam Surat Menteri KKP perihal persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang laut No: B.1060/MEN-KP/VII/2023. Serta, Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor: 347/1Ga.13/DPMPTSP/6/20, Tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPL), Pasir Laut Perkumpulan Rezeki Anak Melayu. (Foto: Istimewa)

Ketiga kapal berbendera Indonesia tersebut diduga telah melanggar pasal 16A JO 16 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023, Tentang Penetapan Undang-Undang RI No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang serta pasal 23 Ayat (1) JO pasal 10 Ayat (1) PP No 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut.

Pelanggaran tersebut karena melaksanakan kegiatan penambangan pasir laut diluar area, yang tertuang dalam Surat Menteri KKP perihal persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang laut No: B.1060/MEN-KP/VII/2023. Serta, Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor: 347/1Ga.13/DPMPTSP/6/20, Tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPL), Pasir Laut Perkumpulan Rezeki Anak Melayu.

Setelah dilakukan pemeriksaan, ketiga kapal tersebut selanjutnya dibawa menuju dermaga pangkalan Bakamla Batam untuk ditindaklanjuti.(Aman)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24 PKP EXPO