PEKANBARU – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau, Bambang Pratama, mengungkapkan adanya masalah diskriminasi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.
Menurut Bambang, temuan diskriminasi terutama terlihat pada jalur perpindahan orang tua yang hanya mengakomodir profesi ASN, TNI/Polri, dan BUMN, sementara orang tua yang bekerja di sektor swasta belum diakomodir.
“Temuan diskriminasi tampak pada jalur perpindahan orang tua pada PPDB 2024 yang hanya mengakomodir orang tua siswa yang berprofesi sebagai ASN, TNI/Polri, dan BUMN. Sedangkan orang tua yang bekerja di sektor swasta belum diakomodir,” kata Bambang Pratama, seperti dikutip jawapos, Senin (15/7/2024).
Menurut Bambang, cukup sulit untuk mengelompokkan jalur pekerjaan orang tua di sektor swasta dalam PPDB. Oleh karena itu, Ombudsman menyarankan agar Dinas Pendidikan (Disdik) Riau mengkaji kembali kebijakan tersebut pada tahun 2025.
“Selain temuan diskriminasi, kami juga menemukan kurangnya kompetensi panitia penyelenggara dalam memverifikasi jarak zonasi siswa dan dokumen persyaratan. Perlu verifikasi menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya pemalsuan dokumen dan keakuratan titik rumah. Sehingga tidak ada lagi keraguan publik terkait transparansi dan akuntabilitas dalam jalur zonasi dan prestasi pada PPDB online 2025,” tambah Bambang.
Bambang juga menyoroti peran yang belum maksimal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan Pengurus Cabang Olahraga dalam mendukung Dispendik Riau. Hal ini menyebabkan panitia kesulitan mendapatkan akses dalam memverifikasi dokumen.
Selain itu, Ombudsman Riau menemukan bahwa sistem PPDB online terkesan masih menyembunyikan informasi dokumen dan data peserta yang memiliki ranking tanpa mencantumkan alamat peserta.
Bambang menekankan perlunya perbaikan pada tahun depan untuk menghindari kecurigaan publik.
Meski begitu, Ombudsman mengapresiasi kinerja Dispendik dan panitia penyelenggara karena pelaksanaan PPDB 2024 di Provinsi Riau lebih baik dibandingkan tahun 2023.
Beberapa perbaikan yang dilakukan antara lain melibatkan partisipasi publik, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan bersinergi dengan BPMP, Dewan Pendidikan Provinsi, dan Ombudsman.
“Selain itu, tersedia loket informasi, loket konsultasi, dan loket pengaduan di Kantor Dispendik pada saat pra, pelaksanaan, dan pasca PPDB. Sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik. Pemprov Riau juga menjamin siswa miskin yang tidak diterima di sekolah negeri saat PPDB disalurkan ke sekolah swasta yang sudah bekerja sama dengan Pemprov Riau,” pungkas Bambang Pratama. (kur)
