ANAMBAS – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengadakan pembentukan forum Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSLP) bersama perwakilan masyarakat, SKK Migas dan KKKS West Natuna Konsorsium yaitu Medco E&P, Star energy dan Harbour energy. Dalam pertemuan tersebut terjadi kericuhan karena pihak SKK Migas dan KKKS enggan membuka data CSR yang pernah di keluarkan kepada masyarakat Anambas.
“Sebelum forum ini dilanjut, kami minta SKK migas dan KKKS untuk membuka data CSR yang pernah di keluarkan kepada masyarakat Anambas, apa saja itemnya dan berapa pagu anggarannya. Kita semua harus terbuka dalam hal ini, apa susahnya membuka data CSR tersebut. Toh semua pengeluaran perusahaan untuk aktivitas produksi migas ini di klaim ke negara, masyarakat berhak tau, karena selama ini bahkan Pemerintah daerah pun tidak diberi tahu data tersebut. Kecuali ada permainan gelap atau korupsi di dalamnya,” kata Eko Pratama salah satu peserta Rapat.
Setelah aksi unjuk rasa di Matak Base 18 September 2024 lalu, pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Anambas telah bersurat kepada SKK Migas Sumbagut untuk meminta data CSR KKKS konsorsium Natuna Barat.
Namun hingga pembentukan forum TJSLP pada Kamis 3 oktober 2024 Kemarin, data itu tidak kunjung diberikan oleh SKK migas sumbagut atau KKKS. Inikan pelik, ada apa sebenarnya? kami menduga kuat ada permainan gelap di sini.
Kami dari Aliansi Anambas menggugat (ALAM) telah mengumpulkan beberapa data CSR yang pernah di keluarkan KKKS, salah satu perusahaan sudah saya kantongi data CSR nya.
BACA JUGA 10 Wartawan Anambas Dinyatakan Lolos Tes Pra UKW Kerjasama West Natuna Consortium
” Kita akan hitung pagunya, jika tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kami akan mengambil langkah hukum dan gerakan yang lebih serius, jika demo adalah satu-satunya jalan untuk menemukan keadilan, kami pastikan itu akan terjadi lagi. Sudah lama sekali masyarakat kami bahkan pemerintah daerah kabupaten kepulauan anambas di kangkangi haknya oleh SKK Migas dan Konsorsium Natuna Barat,” tegas Eko Pratama.
Sangat kecewa, undangan pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Anambas dianggap remeh, Pemda mengudang Kepala SKK Migas Sumbagut yang dihadirkan hanya staff yang tidak bisa mengambil keputusan. Begitu juga dengan Medco E&P natuna, Star Energy dan Harbour.
“Ini adalah bentuk penghinaan terhadap masyarakat Anambas. Kita tidak pernah anti dengan investasi, sepanjang investasi tersebut berkeadilan dan mendatangkan manfaat bagi semua pihak. Anambas sebagai garda terdepan NKRI akan selalu Merah putih tetapi kami Menolak tunduk dengan segala bentuk ketidakadilan,”tutup Eko. (*)
Editor : Dedy Suwadha
