JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker RI ) Yassierli mengatakan, jika ada organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan aktivitas pemalak pengusaha bisa terancam hukuman pidana. Hal itu disampaikannya merespons pertanyaan soal keluhan pengusaha terhadap aktivitas ormas yang melakukan pemalakan.
“Itu kalau memalak artinya pidana dong ya. Ya Berarti harus, hubungannya nanti dengan aparat penegak hukum, nanti,” ujar Yassierli di Kantor Kemenaker, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
“Kalau itu adalah memalak, memang memalak artinya itu ya pelanggaran,” tegasnya.
Yassierli juga menanggapi soal pernyataan yang menyebut anggota ormas memalak karena tidak punya pekerjaan tetap. Ia bilang, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Kemenaker. Namun, secara umum menurutnya pemerintah harus membuka peluang untuk penciptaan lapangan kerja baru.
“Kita punya PR untuk penciptaan lapangan kerja. Itu tidak hanya untuk ormas, tapi untuk semua,” tutur Yassierli.
“Tingkat pengangguran kita kan 4,71 persen. Dan itu PR kita bersama Untuk kita bisa, istilah saya itu, create better jobs untuk insan pencari kerja di Indonesia,” tegasnya.
Sebelumnya, aktivitas ormas di kawasan industri yang sempat menjadi sorotan beberapa waktu lalu kembali dikeluhkan oleh dunia usaha.
Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengatakan, aktivitas ormas mengganggu industri mebel di Indonesia.
Bahkan menjadi salah satu penyebab Indonesia menjadi kalah saing dengan Vietnam dalam pertumbuhan industri mebel.
“Kita sedang konsen bertempur dan berjuang melawan negara yang sudah (relatif) bersih dari hal-hal itu (ormas), seperti Vietnam. Mungkin di sana bisa bertumbuh industrinya, tetapi di sini masih harus menghadapi hal-hal itu (aktivitas ormas),” ujar Abdul di acara Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2025 di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (6/3/2025).
Ia pun mengakui, aktivitas ormas utamanya menggangu industri mebel besar, sehingga HIMKI berharap pemerintah berkomitmen dalam penertiban ormas. Terlebih jika ingin industri nasional lebih maju.
“Itu salah satu gangguan. Aksi premanisme (ormas) atau sebagainya itu tugas pemerintah. Kalau kita mau maju ya harus dibersihkan,” tegasnya.(*)
Sumber : kompas.com
 Yassierli mengatakan, jika ada organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan aktivitas pemalak){kind=link}