WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Bupati Karimun, Iskandarsyah berharap kegiatan penambangan pasir di Pulau Citlim, Kecamatan Sugie Besar, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dapat segera beroperasi kembali .
Hal tersebut lantaran berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun tahun 2025 senilai Rp 4,48 miliar rupiah.
“Kita dapat sumbangan PAD senilai Rp 6,35 miliar dari di tahun 2024,” ujar Iskandarsyah, Senin 1 September 2025.
“Sementara di tahun 2025 ini, akibat aktivitas tambang ditutup sementara, kita hanya memperoleh PAD Rp 1,87 miliar saja,” tambah Iskandarsyah.
Penutupan sementara aktivitas tambang pasir tersebut kata Bupati dilakukan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pusat di pulau tersebut, bahkan mendapatkan protes dari sebagian warga setempat.
Kekecewaan warga Desa Buluh Patah, Kecamatan Sugie Besar kepada KKP tersebut diungkapkannya melalui aksi unjuk rasa di Kantor Desa Buluh Patah pada Rabu, 27 Agustus 2025 Lalu.
“Saya hanya meneruskan aspirasi masyarakat yang meminta aktivitas tambang pasir segera dibuka kembali. Tak hanya PAD yang berkurang, penutupan itu juga mengakibatkan perekonomian masyarakat terganggu,” pungkasnya.
Bupati berujar, masyarakat Desa Buluh Patah, Kecamatan Sugie Besar selama ini terbantu dengan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang dikeluarkan oleh perusahaan penambang pasir.
“Mulai dari bantuan pendidikan, pembangunan infrastruktur, kesehatan dan banyak program lainnya lagi untuk masyarakat ini. Semuanya hilang akibat penutupan sementara aktivitas tambang pasir, makanya masyarakat melakukan protes,” imbuhnya.
Iskandarsyah menambahkan, lebih dari 80 persen pasir hasil kegiatan pertambangan di Pulau Citlim tersebut dibawa ke Kota Batam untuk mensupport pembangunan infrastruktur disana.
“Kita berharap agar Pemerintah Provinsi Kepri dan KKP dapat mewujudkan permintaan masyarakat untuk pembukaan aktivitas tambang pasir, namun tetap sesuai aturan dan masyarakat tempatan dilibatkan,” tandasnya.(Junizar)
