WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Fraksi Nasdem DPRD Karimun secara mengejutkan melontarkan kritik super pedas yang menohok langsung ke jantung pemerintahan Bupati Iskandarsyah.
Dalam sidang paripurna baru-baru ini, Nasdem menuding terjadi kebocoran dan dugaan ‘permainan’ dalam pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT), khususnya pada sektor hiburan malam.
“Kami melihat, tarif pungutan PBJT jasa hiburan malam hanya dikenakan pajak 25 persen saja, sementara sesuai Perda, jumlahnya harus 40 persen,” ungkap Sekretaris Fraksi Nasdem, Eri Januardin, Kamis, 27 November 2025.
Penekanan tarif yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 ini kata Eri memicu pertanyaan dan spekulasi, siapa yang selama ini diuntungkan dari pemotongan tarif ilegal 15 persen tersebut.
“Jadi selama ini yang diuntungkan dari pemotongan tarif ilegal 15 persen tersebut siapa,” ujarnya kesal.
Kritikan Nasdem tidak hanya pada sektor pajak hiburan saja. Mereka menyoroti dua sektor vital lainnya yang diduga menjadi ladang kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karimun.
“Termasuk Pajak Galian C (MBLB), Bupati diminta mengkaji ulang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ini,” pungkasnya.
Fraksi Nasdem menegaskan perhitungan pajak harus didasarkan pada hasil produksi, bukan menunggu batuan itu terjual.
“Kerusakan alam itu menurutnya harus dihitung sesuai dengan produksi, bukan menunggu hasil produksi itu terjual,” tambah Eri, menyiratkan adanya kerugian lingkungan dan finansial yang diabaikan.
Tidak hanya itu saja, PBJT Makanan dan Minuman masih kata Eri juga menunjuk hidung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), lantaran dinilai buta terhadap kebocoran PBJT di restoran, kafe dan tempat makan.
“Kami juga melihat banyak kebocoran di sini, pungutan pajak tidak sesuai dengan hasil jual makanan dan minuman,” tegasnya.
Puncak kemarahan Fraksi Nasdem adalah tuntutan keras agar Bupati Iskandarsyah segera melakukan reformasi total di tubuh Bapenda.
Nasdem menilai lembaga vital pengumpul uang daerah itu selama ini tumpul dan tidak berdaya.
“Jangan hanya jadi juru catat saja, Bapenda harus lebih aktif melakukan pengawasan dan mengejar pungutan pajak yang lebih maksimal lagi demi peningkatan PAD,” kata Januardin, memberikan label ‘juru catat’ kepada Bapenda yang seharusnya menjadi garda terdepan penjaga keuangan daerah.
Tentu kata Eri kritikan tajam ini menjadi lampu merah bagi Pemkab Karimun. Masyarakat Bumi Berazam kini menanti langkah tegas Bupati untuk menjawab dugaan pelanggaran Perda dan kebocoran pendapatan yang bisa merugikan kas daerah miliaran rupiah.
“Masyarakat Bumi Berazam kini menanti langkah tegas dari Bupati untuk menjawab dugaan pelanggaran Perda dan kebocoran pendapatan yang dapat merugikan kas daerah miliaran rupiah,” tandasnya.
@wartakepri Terimakasih Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura partisipasi di Ulang Tahun ke 10 Media WartaKepri.co.id , ( 22 Desember 2015 - 22 Desember 2025) #hbd❤️ #wartakepritv #kepri #batam #wartakepri.co.id ♬ Happy Birthday to You acoustic guitar - C_O
