WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Karimun memanas saat membahas kenaikan Sea Port Tax bersama pihak Pelindo Cabang Karimun dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Karimun (Perseroda), Selasa (24/2/2026).
Tak hanya soal kenaikan Sea Port Tax, terungkap fakta mengejutkan bahwa, tarif boarding pass tiket kapal internasional tujuan Malaysia dan Singapura ikut melonjak dari Rp 50 ribu menjadi Rp 75 ribu.
Yang bikin mencengangkan, baik pihak Pelindo maupun BUP kompak mengaku tidak menerima ataupun mengelola dana boarding pass tersebut.
Pernyataan itu langsung memicu tanda tanya besar di ruang rapat. Para anggota DPRD tampak kebingungan.
“Boarding pass internasional ini dibayar saat membeli tiket kapal. Berarti yang menerima uang itu konter agen kapal. Kalau Pelindo dan BUP tidak mengetahui dan tidak menerima aliran dananya, lalu uang ini ke mana,” ujar Wakil Ketua II DPRD Karimun, Adi Hermawan.
Ucapan tersebut sontak membuat suasana semakin panas. DPRD Karimun pun tak tinggal diam. Mereka memastikan akan kembali menggelar RDP dan memanggil para agen kapal untuk membongkar kejelasan aliran dana boarding pass tersebut.
“Insha Allah minggu depan kita jadwalkan RDP dengan para agen kapal. Harus jelas soal pungutan boarding pass ini. Kalau tidak ada regulasi dan aturan nominalnya, ini bisa diduga pungli,” tegas Adi.
Tak berhenti di situ, DPRD Karimun juga mendesak agar kenaikan Sea Port Tax yang semula naik dari Rp 75 ribu menjadi Rp 125 ribu sejak 10 Februari 2026 segera ditunda.
“Setelah pembahasan panjang, DPRD meminta agar tarif dikembalikan ke angka Rp 75 ribu sambil menunggu berita acara resmi penurunan tarif dari pihak terkait,” pungkasnya.(*)
Penulis: Junizar
Editor: Azis
 DPRD Karimun memanas saat membahas kenaikan Sea Port Tax bersama pihak Pelindo Cabang){kind=link}