WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah ( pilkada ) dari langsung menjadi tidak langsung dinilai layak untuk dikaji secara serius sebagai bagian dari evaluasi demokrasi elektoral di Indonesia. Hal itu disampaikan Direktur Batam Labor and Public Policy (BALAPI), Rikson P. Tampubolon yang mengatakan perdebatan mengenai sistem Pilkada seharusnya ditempatkan dalam kerangka evaluasi kebijakan publik. Menurut Rikson, perubahan sistem tidak otomatis berarti kemunduran demokrasi.
“Kalau memang kita melihat ada problem serius dalam praktik Pilkada langsung hari ini, tidak ada salahnya kita mendiskusikan alternatif, termasuk mekanisme melalui DPRD. Sistem itu kan sifatnya kontingensi, melihat situasi dan kebutuhan daerah,” kata Rikson dalam diskusi bertajuk Menakar Wacana Perubahan Sistem Pilkada di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (24/2/2026).
Menurut dia, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut demokrasi perwakilan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD tetap berada dalam koridor konstitusi. Oleh karena itu, wacana tersebut tidak tepat jika langsung dipersepsikan sebagai kemunduran demokrasi.
“Yang terpenting bukan semata langsung atau tidak langsung, tapi bagaimana mekanismenya tetap transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujarnya.
Dalam diskusi yang sama, dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Dr. Bismar Arianto, menegaskan bahwa secara normatif pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak bertentangan dengan sistem ketatanegaraan selama diatur melalui mekanisme Undang-undang.
“Dalam konteks sistem pemerintahan kita dan Undang-Undang Dasar, pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu konstitusional. Tinggal bagaimana dirumuskan secara baik dan melalui kajian yang komprehensif,” kata Bismar.
Lebih lanjut, ia mengingatkan, persoalan utama demokrasi tidak semata pada mekanisme pemilihan, melainkan pada kualitas sumber daya masyarakat yang ikut menentukan arah demokrasi tersebut. Ia menyebut kualitas pendidikan masyarakat saat ini sangat mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.
“Dengan keterbatasan tingkat pendidikan dan aspek kesejahteraan yang masih rendah, sedikit banyak mempengaruhi kualitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Tingkat pemahaman dan literasi sebagian masyarakat kita belum memadai dalam menentukan pilihan,” ujarnya.
Meski begitu, menurut Bismar, peningkatan literasi politik dan kesejahteraan tetap menjadi kunci perbaikan demokrasi, apa pun sistem yang nantinya dipilih pembuat kebijakan.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kepulauan Riau, Dr Maryamah menekankan bahwa perubahan sistem pilkada tidak boleh mengurangi fungsi pengawasan dan transparansi dalam proses pemilihan kepala daerah. Sebab, kata dia, potensi pelanggaran pemilu dalam pilkada tak langsung juga masih ada dengan modus yang berbeda dari pilkada langsung.
“Perubahan sistem itu tidak serta-merta menghilangkan potensi dugaan pelanggaran. Bentuknya, modusnya, pengemasannya mungkin berbeda, apalagi ini sudah kalangan elite. (Potensi pelanggaran pemilu )tidak bisa dibilang hilang,” kata Maryamah.
Ia menambahkan, penguatan transparansi dan keterbukaan informasi menjadi faktor penting agar publik tetap memiliki akses terhadap proses politik, meskipun mekanismenya berubah. Publik, kata dia, tetap harus mengetahui latar belakang serta kualitas calon pemimpin daerah yang dipilih oleh parlemen.
“Yang penting itu transparansi. Kita nggak tahu ya seberapa teknis ininya, masih nunggulah PKPU-nya bagaimana, Perbawaslu-nya bagaimana. Namanya juga (pilkada tidak langsung) masih wacana,” pungkasnya.
Dalam diskusi, sejumlah rekan media menyampaikan kalau diskusi Pilada lewat DPRD memang masih belia jika dibicarakan pada tahun 2026. Jika terus dibicarakan, dikaji dan dikiritisi, maka wacana ini pada bisa saja mendekati kenyataan terjadi. Mungkin puncak diskusinya akan ramai pada tahun setelah 2026. Tanda tanda akan pilkada lewat DPRD itu sudah mulai ada. Seperti dukungan sejumlah partai besar, hingga unsur partai politik sudah ada duduk di Hakim MK.
” Paling menarik, sosok Walikota Batam Amsakar Ahmad menyatakan ikhlas tidak jadi Ketua Partai Nasdem Kepri, sementara Wakil Walikota adalah Li Claudia Tokoh Politik Gerindra yang diutus Presiden Prabowo ke Batam. Walau alasan Amsakar tidak mau jadi ketua partai karena sibuk urus Batam, tapi posisi ketua partai akan memuluskan dirinya jika Pilkada 2029 dirinya berniat maju lagi. Kalau tidak ada partai, apakah akan pindah partai atau memang pasrah menunggu wacana Pilkada DPRD akan terwujud dan memuluskan dirinya jadi Walikota Batam dua periode,” papar pandangan peserta dalam diskusi. (*)
Editor : Dedy Suwadha
 dari langsung menjadi tidak langsung dinilai layak untuk dikaji secara serius s){kind=link}