KARIMUN, WARTAKEPRI.co.id – Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun mengalokasikan hibah sebesar Rp4,4 miliar untuk peningkatan sarana dan prasarana Polres Karimun menuai kritik dari kalangan mahasiswa.
Di tengah kondisi keuangan daerah yang disebut masih terbatas, kebijakan tersebut dinilai tidak mencerminkan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Pasalnya, anggaran yang bersumber dari APBD itu digunakan untuk peningkatan fasilitas kantor kepolisian dengan alasan mendukung pelayanan publik.
Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut, mengingat institusi kepolisian berada di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selama ini memperoleh pendanaan dari pemerintah pusat.
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim Pekanbaru, Raja Pradigjaya, menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk kurang tepatnya pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Ini menunjukkan kegagalan dalam membaca kebutuhan masyarakat. Perlu dipertanyakan, seberapa penting peningkatan sarana tersebut dibanding kebutuhan mendasar lainnya,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Ia menekankan bahwa, sebagai daerah kepulauan, Karimun seharusnya lebih memprioritaskan pembangunan yang berdampak langsung terhadap mobilitas dan keselamatan masyarakat, seperti peningkatan kualitas pelabuhan serta fasilitas transportasi antarwilayah.
“Selain itu, sektor kesehatan juga dinilai masih menjadi persoalan serius. Keterbatasan fasilitas kesehatan serta sulitnya akses bagi masyarakat di luar pulau utama dinilai belum mendapatkan perhatian optimal dari pemerintah daerah,” katanya.
Menurutnya, prinsip pembangunan seharusnya berorientasi pada pemenuhan layanan dasar masyarakat, termasuk akses kesehatan, keselamatan transportasi, dan pemerataan infrastruktur.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terjebak pada pembangunan yang bersifat simbolik, yang dinilai tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam menentukan prioritas, dengan mengutamakan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Kami mendorong agar alokasi anggaran ke depan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan dasar, khususnya di wilayah pulau-pulau, guna menciptakan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Penulis: Junizar
Editor: Azis
