WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Perum Bulog, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menekan laju inflasi Batam yang mencapai 4,75 persen. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, di VIP Room Ai Viola Cafe, Batam Centre, Rabu (29/7/2026).
Pertemuan tersebut difokuskan pada penyusunan strategi pengendalian inflasi yang lebih efektif, berbasis data, dan mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Kota Batam.
Sekda Kota Batam, Firmansyah, mengatakan Pemko Batam terus menjalankan berbagai program untuk mengendalikan inflasi, di antaranya melalui operasi pasar murah, pemantauan harga secara berkala, serta memperkuat kerja sama antardaerah guna menjamin ketersediaan pasokan pangan.
“Pemko Batam secara konsisten menggelar operasi pasar murah di berbagai kecamatan dengan dukungan Bulog. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” ujar Firmansyah.
Ia menegaskan, keberhasilan pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Bank Indonesia, Bulog, BPS, distributor hingga para penyalur bahan pokok.
“Kita perlu menyinkronkan langkah antara Pemko Batam, Bank Indonesia, Bulog, BPS, serta para penyalur. Sinergi ini diharapkan menjadi stimulus yang efektif untuk menekan laju inflasi di Kota Batam,” katanya.
Firmansyah juga berharap BPS dapat menyediakan data yang lebih rinci mengenai wilayah dan komoditas yang mengalami kenaikan harga. Dengan demikian, pelaksanaan operasi pasar murah dapat lebih tepat sasaran dibandingkan hanya mengacu pada usulan dari masing-masing kecamatan.
“Ke depan, kami berharap pelaksanaan operasi pasar dapat mengacu pada data BPS sehingga lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengendalikan harga komoditas yang mengalami kenaikan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Batam, Devi Indriastuti, menyatakan kesiapan pihaknya untuk terus mendukung Pemko Batam melalui penyediaan data statistik yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pengendalian inflasi.
Menurut Devi, salah satu penyebab utama tingginya inflasi di Batam adalah dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada bulan sebelumnya yang memicu kenaikan harga berbagai komoditas.
“Kenaikan harga BBM pada bulan lalu menjadi salah satu faktor yang memicu inflasi di berbagai daerah, termasuk Kota Batam,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai penguatan kerja sama dengan daerah sentra produksi pangan menjadi langkah strategis untuk menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan sehingga harga kebutuhan pokok tetap stabil.
“Salah satu upaya mengendalikan kenaikan harga bahan pokok adalah memperkuat kerja sama dengan daerah penghasil. Dengan pasokan yang terjaga, stabilitas harga juga akan lebih mudah dipertahankan,” jelas Devi.
Ia menambahkan, BPS akan terus memberikan informasi terkait komoditas yang mengalami kenaikan harga sebagai bahan pertimbangan bagi Pemko Batam dalam menentukan langkah intervensi yang cepat dan tepat.
“Dengan dukungan data yang akurat, pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang lebih efektif sehingga kenaikan harga komoditas dapat dikendalikan dan tidak membebani masyarakat,” tutupnya.
Melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, BPS, Bank Indonesia, Bulog, dan TPID, Pemko Batam berharap tekanan inflasi dapat ditekan sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan stabilitas ekonomi daerah terus meningkat. (*)
Editor Dedy Suwadha
, Bank Indonesia (BI), Perum Bulog, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menekan laju inflasi Batam){kind=link}