WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Karimun, menyoroti kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karimun, yang dinilai belum optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah.
Sorotan tersebut disampaikan menyusul pidato Bupati Karimun dalam rapat penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2027.
Dalam pemaparannya, Bupati Karimun memproyeksikan APBD Tahun 2027 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan APBD Tahun 2026, yakni sekitar Rp282 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Karimun, Eri Januardin, menilai, proyeksi kenaikan anggaran harus disertai dengan perhitungan yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami ingin rincian proyeksi tersebut nantinya dijelaskan secara komprehensif oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD. Jangan sampai angka-angka yang disampaikan hanya bersifat retorika atau sekadar harapan tanpa didukung kondisi riil,” ujar Eri, Rabu (5/8/2026).
Menurutnya, proyeksi kenaikan APBD tersebut berbanding terbalik dengan kondisi peningkatan pendapatan daerah yang hingga saat ini dinilai belum menunjukkan hasil yang optimal.
“Bapenda sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penghimpunan pendapatan daerah belum menunjukkan terobosan maupun inovasi baru untuk mendongkrak penerimaan PAD,” ungkapnya.
“Kami melihat Bapenda belum memperlihatkan langkah-langkah strategis maupun inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Karena itu, cukup berisiko jika memproyeksikan kenaikan APBD Tahun 2027 sementara kinerja pengumpulan PAD belum menunjukkan performa yang maksimal,” tambah Eri.
Ia berharap, Pemerintah Kabupaten Karimun dapat lebih serius mengoptimalkan sumber-sumber PAD, khususnya melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Selain itu, Eri juga mendorong pemerintah daerah memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta mengelola aset daerah secara profesional, agar kemampuan fiskal daerah semakin mandiri dan tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
“Penguatan BUMD dan pengelolaan aset daerah secara profesional perlu menjadi perhatian. Dengan begitu, ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat dikurangi,” katanya.
Eri meminta agar setiap penyusunan program pembangunan maupun proyeksi pendapatan daerah disusun berdasarkan kemampuan riil keuangan daerah sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara optimal.
“Program pembangunan dan proyeksi pendapatan daerah wajib disusun berdasarkan kemampuan riil keuangan daerah agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dengan optimal,” tandasnya.
Penulis: Junizar
Editor: Azis
