WARTAKEPRI.co.id, TANJUNGPINANG – Gubernur Kepri Ansar Ahmad memperkuat komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Komitmen tersebut disampaikan Ansar saat menghadiri Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Jumat (13/11/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pencegahan korupsi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemprov Kepri.
Dalam sambutannya, Ansar menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian fisik dan pertumbuhan ekonomi. Setiap program pemerintah harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas, transparansi, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Menurutnya, Pemprov Kepri terus mengakselerasi pembangunan secara merata melalui berbagai program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur lintas tahun anggaran, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pariwisata, hingga pembangunan kawasan perbatasan.
Pemerintah daerah juga terus menyalurkan bantuan hibah, bantuan keuangan, dan bantuan sosial untuk masyarakat yang membutuhkan.
“Namun demikian, kami menyadari sepenuhnya bahwa seluruh capaian dan proses pembangunan tersebut hanya akan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat apabila dilandasi semangat integritas serta tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, integritas adalah fondasi utama dalam membangun daerah yang kita cintai ini,” ujar Ansar.
Pertumbuhan Ekonomi Kepri Capai 7,5 Persen
Ansar juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kepulauan Riau yang menurutnya tidak terlepas dari sinergi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, KPK, serta seluruh pemangku kepentingan.
Salah satu capaian tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kepri pada Triwulan III 2026 yang mencapai 7,5 persen. Angka ini menempatkan Kepri di posisi pertama di Sumatera dan ketiga secara nasional.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri pada 2025 mencapai 80,53 poin, sekaligus menempatkan provinsi ini pada peringkat pertama di Sumatera dan ketiga secara nasional.
Meski demikian, Ansar mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan harus berjalan beriringan dengan penguatan integritas dan pengawasan. Dengan demikian, setiap program pemerintah dapat terlaksana sesuai ketentuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ia juga meminta Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI memberikan arahan, evaluasi, serta pendampingan kepada seluruh jajaran Pemprov Kepri.
Masukan KPK dinilai penting sebagai pedoman perbaikan, terutama dalam menyusun rencana aksi penyelamatan keuangan negara yang tepat sasaran, terukur, dan dapat diterapkan secara efektif.
“Kepada seluruh kepala perangkat daerah yang hadir, saya instruksikan agar mengikuti kegiatan ini secara saksama dari awal hingga akhir. Jadikan setiap catatan evaluasi dan kajian sebagai prioritas perbaikan tata kelola di lingkungan kerja masing-masing demi mewujudkan birokrasi Kepulauan Riau yang berintegritas tinggi dan melayani masyarakat sepenuh hati,” tegasnya.
KPK Dorong Perbaikan Sistem untuk Tutup Celah Korupsi
Sementara itu, Kasatgas Korsupgah I.2 KPK RI, Uding Juharudin, menjelaskan bahwa kegiatan koordinasi dan supervisi merupakan bagian dari pendampingan KPK kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, kehadiran KPK bukan semata-mata untuk melakukan pengawasan, tetapi juga mendorong perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan agar berbagai celah yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dapat diminimalkan.
“Kami selalu menyampaikan bahwa dalam rangka koordinasi dan supervisi, kami hadir sebagai pendamping Bapak dan Ibu di daerah. Program-program yang kami bawa bertujuan mendorong perbaikan tata kelola secara sistemik, sehingga celah-celah korupsi dapat dieliminasi,” jelas Uding.
Dalam kesempatan tersebut, Uding juga menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah aspek tata kelola pemerintahan dan kondisi infrastruktur di Kepulauan Riau.
Selama lima hari kunjungan kerja, Tim Korsupgah KPK RI telah mengunjungi sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Lingga dan Kabupaten Bintan, sebelum melaksanakan rapat koordinasi di Tanjungpinang.
Dari hasil kunjungan tersebut, tim melihat sejumlah infrastruktur daerah yang terawat dengan baik, termasuk kondisi jalan di kedua kabupaten tersebut. Hal ini menjadi perhatian KPK di tengah kondisi anggaran daerah yang relatif mengalami penurunan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri, serta jajaran Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah I.2 KPK RI.
Melalui koordinasi ini, Pemprov Kepri diharapkan semakin memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, serta memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai aturan.
Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang berintegritas sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau. (*)
Editor Dedy Suwadha
