Home Berita Utama Prof Julizar Idris Soroti Kapasitas Akademik dan Kepemimpinan Sufmi Dasco Ahmad Figur...

Prof Julizar Idris Soroti Kapasitas Akademik dan Kepemimpinan Sufmi Dasco Ahmad Figur Wapres

Banner DPRD Batam 2026

JAKARTA – Ketua Dewan Pembina Gerakan Dakwah Kebangsaan (GDK), Prof.Julizar Idris, menyoroti rekam jejak politik, pengalaman kepemimpinan, serta latar belakang akademik Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., di tengah berkembangnya diskursus mengenai figur calon Wakil Presiden Republik Indonesia.

Menurut Julizar, pembahasan mengenai calon Wakil Presiden perlu mempertimbangkan sejumlah aspek penting, mulai dari pengalaman kenegaraan, kemampuan membangun komunikasi politik, pemahaman konstitusi, hingga kualitas pendidikan dan integritas pribadi.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian Julizar adalah latar belakang pendidikan Dasco yang memiliki rekam jejak akademik hingga jenjang doktoral dan telah dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum.

Julizar menilai latar belakang pendidikan seorang calon pemimpin nasional merupakan salah satu aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan menjalankan tanggung jawab kenegaraan.

Dasco diketahui menyelesaikan pendidikan sarjana teknik elektro di Universitas Pancasila, kemudian melanjutkan studi hukum hingga memperoleh gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Islam Bandung pada 2015.

Pada 1 Desember 2022, Dasco secara resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Universitas Pakuan. Dalam pengukuhannya, ia menyampaikan orasi ilmiah bertema “Pemilu Demokratis dan Bermartabat dalam Bingkai Semangat Kedaulatan Rakyat.”

Menurut pandangan Julizar, pengalaman akademik tersebut menjadi dimensi tersendiri dalam melihat profil seorang tokoh politik, terutama karena Wakil Presiden memiliki tanggung jawab konstitusional dan harus memahami tata kelola pemerintahan serta sistem ketatanegaraan.

Perhatian terhadap rekam jejak pendidikan calon pemimpin nasional dinilainya semakin relevan setelah munculnya polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka.

Persoalan tersebut sempat menjadi perhatian publik dan masuk dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi pada Oktober 2026. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen kelulusan pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran. Namun, permohonan dalam perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Bagi Julizar, perdebatan itu seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat pentingnya transparansi dan verifikasi rekam jejak pendidikan pejabat publik, tanpa mengabaikan pengalaman, integritas, serta kemampuan kepemimpinan.

Selain latar belakang akademik, Julizar juga menyoroti pengalaman Dasco sebagai Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra.

Dalam pandangannya, pengalaman di lembaga legislatif merupakan salah satu unsur penting untuk memahami bagaimana seorang tokoh membangun komunikasi lintas lembaga, menghadapi perbedaan kepentingan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik nasional.

Julizar berpandangan bahwa kepemimpinan nasional tidak cukup hanya bertumpu pada popularitas. Pemimpin juga dituntut memiliki pemahaman yang kuat terhadap persoalan bangsa, kemampuan menjaga stabilitas, serta kesanggupan membangun kerja sama dalam sistem pemerintahan.

Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Julizar juga menekankan pentingnya keselarasan visi antara Presiden dan Wakil Presiden sebagai faktor yang dapat mendukung kesinambungan program pembangunan nasional.

Wacana mengenai figur calon Wakil Presiden berkembang setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026.

MPR RI selanjutnya menjadwalkan Sidang Paripurna pada 2 Desember 2026 untuk memilih pengganti Wakil Presiden dari dua nama yang diajukan Presiden Prabowo Subianto.

Meski namanya sempat dikaitkan dengan posisi tersebut, Dasco sebelumnya telah membantah isu mengenai pencalonannya sebagai Wakil Presiden. Hingga terdapat pengumuman resmi, belum dapat disimpulkan siapa saja figur yang akan diajukan Presiden.

Julizar menekankan pentingnya proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang menghormati mekanisme konstitusional dan mengedepankan kepentingan bangsa.

Bagi Gerakan Dakwah Kebangsaan, proses politik nasional juga diharapkan menjadi momentum memperkuat budaya kepemimpinan yang berlandaskan integritas, keilmuan, keteladanan, dan tanggung jawab publik.

Hal tersebut sejalan dengan semangat yang diusung GDK, yakni “Dakwah Kebangsaan Menebar Kebaikan, Membangun Peradaban.

(RK)

WhasApp

Google News WartaKepri