Home Berita Utama Bupati Pasaman Kecewa Dukungan Nagari Minim, Kepala OPD Tak Maksimal Terancam SP3...

Bupati Pasaman Kecewa Dukungan Nagari Minim, Kepala OPD Tak Maksimal Terancam SP3 hingga Dicopot

Bupati Pasaman Welly Suhery
Bupati Pasaman, Welly Suhery, melontarkan teguran keras kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pemerintah nagari yang dinilai belum maksimal
Banner DPRD Batam 2026

PASAMAN – Bupati Pasaman, Welly Suhery, melontarkan teguran keras kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pemerintah nagari yang dinilai belum maksimal mendukung program pembangunan daerah.

Kekecewaan tersebut disampaikan Welly dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026 yang diikuti seluruh OPD, pihak kecamatan, hingga pemerintah nagari, Selasa (17/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Bupati Welly menyoroti lemahnya partisipasi sejumlah pemerintah nagari dalam menyukseskan program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman. Bahkan, sebagian wali nagari dinilai masih sebatas menjalankan rutinitas pemerintahan tanpa menunjukkan dukungan nyata terhadap program pembangunan daerah.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah minimnya partisipasi pemerintah nagari dalam menyukseskan kegiatan job fair atau bursa kerja.

Menurut Welly, kegiatan yang diselenggarakan melalui Dinas Ketenagakerjaan tersebut belum berjalan optimal. Padahal, surat pemberitahuan telah disampaikan kepada masing-masing pemerintah nagari agar turut mendukung dan menyebarluaskan informasi kegiatan kepada masyarakat.

Bupati menilai, dukungan pemerintah nagari sangat penting agar program pemerintah daerah dapat menjangkau masyarakat secara luas.

“Ini tidak dijadikan hal penting, sehingga saya meragukan apakah pemerintah nagari betul-betul mendukung pemerintahan Pemkab Pasaman,” tegas Welly dengan nada kecewa.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah nagari tidak boleh hanya berorientasi pada rutinitas administrasi. Lebih dari itu, wali nagari harus ikut mengambil bagian dalam menyukseskan program pembangunan kabupaten.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan sinergi seluruh tingkatan pemerintahan. OPD sebagai pelaksana teknis tidak akan mampu bekerja maksimal tanpa dukungan kecamatan dan pemerintah nagari.

Kepala OPD Terancam SP3 hingga Pencopotan Jabatan

Selain menyoroti pemerintah nagari, Bupati Welly juga memberikan peringatan serius kepada seluruh kepala OPD terkait pencapaian target pembangunan tahun anggaran 2026.

Ia menegaskan, kepala OPD yang tidak mampu menunjukkan kinerja maksimal terancam mendapatkan sanksi administratif berupa Surat Peringatan Ketiga (SP3).

Sanksi tersebut dapat berimplikasi terhadap tunjangan pegawai hingga menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi jabatan, termasuk kemungkinan mutasi maupun pencopotan jabatan sesuai mekanisme dan ketentuan kepegawaian.

Penegasan itu menjadi peringatan bagi seluruh kepala OPD agar tidak mengabaikan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran tahun 2026.

Welly juga meminta seluruh pekerjaan pembangunan dan program masing-masing OPD dapat dituntaskan 100 persen hingga akhir November 2026.

Karena itu, setiap kepala OPD diminta memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai target, baik dari sisi pelaksanaan fisik, administrasi, maupun pertanggungjawaban anggaran.

“Kepada seluruh OPD, saya minta komitmen dan pertanggungjawaban penuh. Setiap kepala OPD harus menguasai kondisi organisasi masing-masing dan memastikan pengendalian berjalan,” ujarnya.

Ia menegaskan, evaluasi pembangunan bukan sekadar agenda rutin pemerintahan. Hasilnya akan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keseriusan dan tanggung jawab masing-masing kepala OPD.

Bupati meminta seluruh pimpinan organisasi segera mengidentifikasi pekerjaan yang belum selesai, memperkuat pengawasan, serta mengambil langkah percepatan agar target pembangunan tidak meleset dari jadwal.

“Saya tegaskan, tuntaskan seluruh pekerjaan tahun anggaran 2026 secara optimal, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

SP3 Bisa Berdampak pada Karier dan Tunjangan ASN

Dalam mekanisme pemerintahan daerah, kepala daerah memiliki kewenangan melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama, termasuk kepala dinas dan kepala badan, dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur manajemen ASN.

Evaluasi kinerja dapat menjadi dasar pertimbangan pemberian pembinaan maupun sanksi administratif apabila pejabat tidak memenuhi target dan tanggung jawab yang dibebankan.

Sementara itu, konsekuensi terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) harus mengacu pada ketentuan pemberian tunjangan dan penilaian kinerja yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah.

Melalui evaluasi tersebut, Welly berharap seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari OPD, kecamatan hingga pemerintah nagari, memperkuat koordinasi dan menunjukkan komitmen nyata dalam menjalankan program pembangunan.

Bupati ingin memastikan seluruh target pembangunan Kabupaten Pasaman tahun 2026 tidak hanya tercapai di atas kertas, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)

Kiriman Taufik Chan

Editor Dedy Suwadha

WhasApp

Google News WartaKepri