Home Berita Utama Pemerintah Cabut Izin Konsesi PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare di Riau

Pemerintah Cabut Izin Konsesi PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare di Riau

PT RAPP Riau
Kawasan Industri PT RAPP. Foto istimewa/instagram RAPP
Banner DPRD Batam 2026

WARTAKEPRI.co.id, PEKANBARU – Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah tegas terhadap pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Riau. Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), pemerintah resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper ( RAPP ) yang mencakup areal seluas 338.536 hektare.

Keputusan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Pencabutan izin diumumkan pada Jumat (20/11/2026), setelah Satgas PKH menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan yang menjadi wilayah perizinan perusahaan.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengungkapkan bahwa pencabutan izin dilakukan berdasarkan hasil penelusuran dan verifikasi terhadap berbagai aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan kawasan hutan.

Salah satu temuan utama adalah dugaan kebakaran lahan gambut yang terjadi secara berulang. Selain itu, Satgas PKH menemukan keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare di dalam areal perizinan PT RAPP.

Tidak hanya itu, ditemukan pula aktivitas pembukaan tambang tanpa izin dengan luas sekitar 541,46 hektare serta kerusakan kawasan lindung beserta ekosistemnya mencapai 211,54 hektare.

“Penertiban tersebut dilakukan berdasarkan hasil temuan Satgas PKH terhadap sejumlah pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, yaitu mulai dari dugaan kebakaran lahan gambut berulang, perambahan kawasan hutan, hingga kerusakan kawasan lindung,” terang Barita.

Kawasan Penyangga Tesso Nilo Ikut Jadi Perhatian

Persoalan lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo di Riau.

Menurut Satgas PKH, permasalahan tersebut berdampak terhadap kelestarian habitat satwa liar, khususnya gajah Sumatera yang membutuhkan kawasan hutan sebagai tempat hidup dan berkembang biak.

Kerusakan kawasan hutan dan lahan gambut dinilai berpotensi mengganggu ekosistem, merusak tata air, serta mempersempit ruang hidup satwa yang dilindungi.

Atas berbagai temuan tersebut, pemerintah akhirnya menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan PBPH PT RAPP.

Seluruh Aktivitas Dihentikan, Kawasan Kembali Dikuasai Negara

Dengan diterbitkannya keputusan pencabutan izin, seluruh kegiatan di dalam areal PBPH PT RAPP dihentikan. Kawasan seluas 338.536 hektare tersebut selanjutnya kembali berada dalam penguasaan negara.

Meski demikian, pencabutan izin tidak serta-merta menghapus tanggung jawab perusahaan. PT RAPP tetap diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan serta memenuhi seluruh tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang ditemukan.

Satgas PKH juga memastikan pelaksanaan keputusan tersebut akan terus diawasi melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar penertiban berjalan sesuai ketentuan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembalikan fungsi kawasan hutan, menjaga aset negara, serta mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pemanfaatan hutan yang tidak sesuai aturan.

PT RAPP Menunggu Pemberitahuan Resmi Pemerintah

Di sisi lain, PT RAPP menyatakan telah menerima informasi mengenai keputusan pencabutan izin tersebut. Namun, perusahaan menyebut masih menunggu pemberitahuan resmi dan penjelasan lebih lanjut dari otoritas terkait.

Dalam pernyataan resmi Tim Corporate Communication PT RAPP, perusahaan menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan akan berkomunikasi secara konstruktif dengan pihak berwenang.

Perusahaan juga menyampaikan bahwa salah satu prioritasnya saat ini adalah menjaga kesejahteraan sekitar 41.000 pekerja serta mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang selama ini menjadi pemasok barang dan jasa.

PT RAPP menyatakan akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya guna meminimalkan dampak yang mungkin timbul akibat keputusan pemerintah.

Perusahaan juga mengklaim telah berkontribusi terhadap perekonomian Riau selama lebih dari tiga dekade. Dalam periode 2016 hingga 2025, PT RAPP menyebut kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau mencapai lebih dari Rp350 triliun.

Sementara itu, pemerintah menegaskan penertiban kawasan hutan akan terus dilakukan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pencabutan izin PT RAPP menjadi salah satu langkah besar dalam penataan kawasan hutan di Riau, sekaligus menegaskan bahwa pemegang izin tetap memiliki kewajiban menjaga kelestarian lingkungan dan mempertanggungjawabkan setiap pelanggaran yang ditemukan. (bacaindonesia.com/rilis RAPP)

Editor: Dedy Suwadha

WhasApp

Google News WartaKepri