WARTAKEPRI.CO.ID, KARIMUN – Penyusunan APBD Kabupaten Karimun dinilai carut-marut disebabkan oleh kebijakan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan dan instruksi efisiensi anggaran dan tantangan dalam mengimplementasikan program prioritas pemerintah.
“Instruksi efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada awal tahun 2025, menyebabkan penurunan alokasi TKD,” ujar Ketua DPRD Karimun, Raja Rafiza, Selasa, 30 September 2025.
“Selanjutnya mengharuskan pemerintah daerah menyesuaikan APBD-nya secara cepat, termasuk mengurangi anggaran di yang sebelumnya direncanakan,” tambah Rafiza.
Ia menyebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun tahun 2026 terancam carut-marut akibat dampak berkurangnya dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berkurang hingga Rp 200 miliar.
“Kemarin kita memplot APBD Karimun untuk tahun 2026 itu sesuai perhitungan yang lama, senilai Rp 1,3 triliun, namun dengan adanya kebijakan Menteri Keuangan untuk mengurangi TKD hampir Rp 200 miliar ini, Banggar akan membahasnya kembali,” imbuhnya.
Ia memperkirakan, APBD Karimun tahun 2026 nantinya akan terjun bebas hingga mencapai Rp 1,1 triliun saja.
“Pemangkasan ini tentunya sangat berpengaruh bagi pembangunan Karimun, dimana yang berkurang itu Dana Bagi Hasil (DBH) yang tersisa hanya Rp 25 miliar saja, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) jadi Rp 0 dan Dana Insentif Daerah (DID) juga jumlahnya menjadi Rp 0,” beber Rafiza.
Untuk itu, pihaknya meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun mampu memprioritaskan penggunaan APBD 2026, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Persoalan ini nantinya akan kita bahas kembali melalui Banggar DPRD. Kami meminta kepada Pemkab Karimun harus memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” tandasnya.(Junizar)
