WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada November 2025 mencatat inflasi sebesar 0,23 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 0,36 persen (mtm). Secara tahunan, inflasi Kepri tercatat 3,00 persen (yoy), turun tipis dari 3,01 persen (yoy) pada Oktober 2025.
Inflasi tercatat terjadi di tiga kabupaten/kota IHK di Kepri, yakni Batam sebesar 0,25 persen (mtm), Tanjungpinang 0,23 persen (mtm), dan Karimun 0,07 persen (mtm). Dengan capaian tersebut, Kepri menduduki posisi ke-3 inflasi bulanan tertinggi di wilayah Sumatera. Namun, secara tahunan inflasi Kepri masih lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 2,72 persen (yoy).
Ardhienus, Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Kepri menjelaskan, inflasi November 2025 terutama didorong oleh kelompok transportasi yang mengalami inflasi sebesar 1,99 persen (mtm) dan memberikan andil 0,27 persen terhadap total inflasi. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas masyarakat dan tenaga kerja menjelang akhir tahun serta kenaikan harga bahan bakar untuk angkutan udara.
Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mengalami inflasi sebesar 0,37 persen (mtm) dengan andil 0,03 persen, yang terutama disebabkan oleh kenaikan harga emas akibat ketidakpastian geopolitik global. Kenaikan harga komoditas hortikultura seperti kangkung dan bayam turut menambah tekanan inflasi seiring curah hujan tinggi di sejumlah wilayah Kepri.
Namun demikian, tekanan inflasi tertahan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar 0,33 persen (mtm) dengan andil -0,10 persen, seiring terjaganya pasokan komoditas hortikultura seperti cabai merah, bayam, kangkung, tomat, dan cabai hijau.
Terkendalinya inflasi di Kepri tidak lepas dari sinergi kuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Bank Indonesia bersama TPID se-Kepri secara konsisten melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
Sepanjang November 2025, sejumlah langkah stabilisasi harga dilakukan, antara lain:
– High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Tanjungpinang;
– Publikasi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) untuk menjaga ekspektasi inflasi;
– Edukasi masyarakat melalui sosialisasi pengendalian inflasi; dan
– Capacity building klaster pertanian ke Provinsi Jawa Barat.
Memasuki Desember 2025, terdapat beberapa faktor yang berpotensi mendorong inflasi, seperti bibit siklon tropis di Sumatera bagian utara yang bisa menghambat distribusi komoditas hortikultura, kenaikan harga komoditas global (imported inflation), serta kenaikan harga emas akibat ketidakpastian geopolitik.
Di sisi lain, beberapa faktor penahan inflasi juga diperkirakan akan membantu stabilitas harga, antara lain percepatan penyaluran beras SPHP di semester II 2025 dan program diskon angkutan udara menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.
Ke depan, Bank Indonesia dan TPID Kepri berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menjaga stabilitas harga. Melalui peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, serta penguatan komunikasi antar-daerah (KAD), tekanan inflasi diharapkan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1 persen.(*)
Editor : Dedy Suwadha






























