WARTAKEPRI.co.id, BINTAN – Badan Pengusahaan (BP) Batam berencana memberlakukan uang kepil atau biaya jasa penambatan kapal (Mooring Services) dipelabuhan Telaga Punggur, sempat memicu gejolak penentangan dikalangan pemilik kapal, khususnya tekong kapal cepat.
Ketua Perla Tanjunguban, Darwin Lusianto mengatakan, rencana yang akan diterapkan secara mendadak menuai protes, dan hal itu sempat berencana melakukan aksi mogok berlayar secara kompak.
“BP Batam berencana mengenakan uang kepil kepada setiap kapal yang sandar di Telaga Punggur secara tiba-tiba. Ini yang membuat kami berencana mogok massal,” ungkapnya. Selasa, (5/5/2026).
Namun mogok tersebut sementara dibatalkan, Darwin mengatakan, BP Batam saat ini menunda pemberlakuan biaya jasa penambatan tersebut.
Menurut Darwin, kebijakan itu kurang tepat, terutama bagi kapal cepat dengan ukuran di bawah 35 GT, yang selama ini tidak dikenakan biaya.
Diketahui, beberapa area (seperti Telaga Punggur) sering kali menerapkan aturan khusus, seperti membebaskan biaya untuk kapal di bawah 35 GT.
“Kalau mengacu aturan khusus, kapal di bawah 35 GT tidak dikenakan kepil, tentunya kebijakan ini tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan, “harapnya.
Sementara M Rahmat selaku Kepala Pos Syahbandar Tanjunguban, membenarkan adanya rencana aksi mogok berlayar dari operator kapal cepat rute Tanjunguban – Telaga Punggur.
“Rencana mogok memang ada, namun sejalan penundaan biaya kepil, aksi mogokpun ditunda, “jelasnya.
Lanjutnya, “Dalam hal ini kami hanya memantau saja, “pungkasnya.
Pengirim: Agus Ginting
 Batam berencana memberlakukan uang kepil atau biaya jasa penambatan kapal (Mooring Services) dipelabuhan){kind=link}