
WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Bupati Karimun, Iskandarsyah, memberikan tanggapan terhadap beredarnya pemberitaan yang menyoroti dugaan kerugian negara dalam pengelolaan BP Karimun dan Oil Terminal Karimun (OTK).
Menurutnya, informasi yang disampaikan kepada publik harus didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan serta mengikuti prinsip-prinsip jurnalistik yang akurat dan berimbang.
“Opini yang dibangun tanpa didukung bukti yang kuat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” tegas Bupati, Jumat (10/7/2026).
Ia juga mengingatkan, penyebaran informasi yang tidak benar dapat berdampak pada iklim investasi dan stabilitas daerah, khususnya di Kabupaten Karimun yang merupakan kawasan strategis perdagangan dan investasi.
Dalam penjelasannya, Iskandarsyah menguraikan bahwa polemik mengenai penggunaan dokumen Certificate of Origin (COO) perlu dipahami berdasarkan regulasi yang berlaku.
“Merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 9 Tahun 2025 yang merupakan perubahan ketiga atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023,” terang Bupati.
Menurutnya, penerbitan COO hanya diwajibkan bagi barang yang memenuhi ketentuan Rule of Origin (ROO), yaitu aturan yang menentukan asal suatu barang untuk memperoleh fasilitas perdagangan tertentu.
“Sementara itu, aktivitas logistik minyak di Oil Terminal Karimun disebut sebagai kegiatan penitipan barang di kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ), sehingga tidak termasuk dalam kategori yang mewajibkan penerbitan COO,” ungkap Bupati.
Selain itu, masih kata Bupati, dari sisi kepabeanan, kepelabuhanan, maupun ketentuan kawasan perdagangan bebas, aktivitas keluar-masuk barang di OTK disebut telah mengikuti mekanisme yang berlaku dan tidak mensyaratkan dokumen COO sebagai persyaratan pengeluaran barang.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Karimun menyatakan bahwa, OTK tetap menerapkan proses pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh dokumen operasional setiap barang yang masuk maupun keluar.
“Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi nasional maupun standar perdagangan internasional, sekaligus untuk meminimalkan risiko pelanggaran administrasi dan kepatuhan,” katanya.
Pemkab Karimun juga menegaskan keyakinannya bahwa instansi terkait, termasuk Bea Cukai, menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam kegiatan ekspor maupun impor.
“Mengajak seluruh insan pers untuk terus mengedepankan pemberitaan yang berimbang, berbasis fakta, dan memberikan nilai edukasi kepada masyarakat,” ucap Bupati.
Menurutnya, informasi yang akurat sangat penting dalam menjaga kepercayaan investor, menciptakan kepastian hukum, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Upaya menjaga stabilitas investasi di Karimun sejalan dengan dukungan pemerintah daerah terhadap target pembangunan nasional, termasuk peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui program prioritas pemerintah pusat,” imbuhnya.
Di sisi lain, isu mengenai penggunaan dokumen COO juga menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk memahami perbedaan antara barang yang memenuhi ketentuan Rule of Origin (ROO) dengan aktivitas logistik di kawasan perdagangan bebas.
“Pemahaman terhadap regulasi tersebut diharapkan dapat mencegah munculnya kesimpulan yang keliru serta mendorong diskusi publik yang lebih objektif dan berbasis fakta,” tandasnya.
Penulis: Azis





























