WARTAKEPRI.co.id, TANJUNGPINANG — Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan lahan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban tata ruang dan kepastian hukum.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang memasang PPNS Line di lokasi aktivitas penimbunan lahan di Jalan R.E. Martadinata Km 6 Kijang Lama, tepat di depan eks Wisma Bintan Asoka, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Jumat (21/8/2026).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, mengimbau masyarakat maupun pelaku usaha memastikan seluruh perizinan dan persyaratan telah dipenuhi sebelum memulai aktivitas pemanfaatan lahan.
“Untuk aktivitas penimbunan lahan, kami mengimbau masyarakat maupun pelaku usaha agar terlebih dahulu memastikan seluruh perizinan dan persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi. Jangan sampai kegiatan sudah berjalan, tetapi aspek administrasi dan perizinannya belum selesai,” ujar Teguh.
Menurutnya, kelengkapan perizinan bukan sekadar formalitas administratif. Perizinan menjadi instrumen untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dari potensi dampak lingkungan maupun sosial akibat aktivitas pembangunan.
Di sisi lain, kepatuhan terhadap aturan juga memberikan perlindungan bagi pelaku usaha sehingga aktivitas yang dilakukan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.
Teguh juga meluruskan bahwa pemasangan PPNS Line oleh Satpol PP tidak serta-merta berarti telah terjadi pelanggaran.
Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan untuk melakukan pemeriksaan serta verifikasi terhadap aktivitas dan kelengkapan dokumen di lapangan.
“Pemasangan PPNS Line merupakan langkah pengawasan. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dan ditindaklanjuti sesuai hasil di lapangan serta kewenangan perangkat daerah terkait,” jelasnya.
Pemko Tanjungpinang, lanjut Teguh, berupaya menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan dan kepatuhan terhadap regulasi. Pemerintah ingin aktivitas pembangunan dan investasi tetap tumbuh, namun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menilai kepatuhan sejak tahap awal menjadi kunci menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Tanjungpinang.
> “Kita ingin kegiatan pembangunan tetap berjalan, tetapi tentunya harus mengikuti aturan. Dengan memastikan perizinan dan persyaratan dipenuhi sejak awal, kita dapat mencegah persoalan dan memberikan kepastian bagi semua pihak,” pungkasnya. (Yadi)





























