WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri sebagai bukti telah menamatkan pendidikan yang setara dengan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.
Hal itu disampaikan Hakim Konstitusi Arsul Sani saat membacakan pertimbangan hakim dalam sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026) malam.
Arsul menjelaskan, dalam proses pengajuan surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri, terdapat sejumlah dokumen yang digunakan sebagai dasar pengajuan. Salah satunya adalah dokumen pendidikan yang menunjukkan seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang ingin disetarakan.
Namun, setelah mempelajari seluruh alat bukti dan fakta yang terungkap selama persidangan, MK menyatakan tidak menemukan dokumen berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan luar negeri yang setara dengan jenjang SMA atau sederajat.
“Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat,” ujar Arsul dalam persidangan.
Dokumen yang Ditemukan
Menurut Arsul, fakta tersebut juga diperkuat keterangan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam persidangan.
Dalam proses penyetaraan, dokumen yang disebut digunakan antara lain certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.
MK kemudian membedakan dokumen tersebut dengan ijazah atau sertifikat kelulusan.
Arsul menjelaskan, certificate of attendance pada dasarnya menunjukkan kehadiran seseorang dalam proses pembelajaran. Dokumen tersebut, menurut pertimbangan MK, tidak secara langsung menunjukkan bahwa seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
“Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lain yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya sebatas menerangkan kehadiran dalam perkuliahan,” kata Arsul.
MK Tidak Menemukan Bukti Ijazah Setara SMA
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak mendapatkan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal tamat SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah sederajat.
Persyaratan pendidikan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Sebelumnya, dalam persidangan pada 2 Oktober 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga menjelaskan bahwa proses penyetaraan pendidikan luar negeri bukan merupakan proses penerbitan ijazah atau tanda kelulusan. Dokumen pendidikan asli tetap berasal dari institusi pendidikan di luar negeri.
Gugatan Tetap Tidak Dapat Diterima
Meski MK mengungkapkan tidak menemukan bukti dokumen ijazah setara SMA tersebut, Mahkamah pada akhirnya tidak mengabulkan permohonan para pemohon.
Dalam amar putusan, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tersebut.
Ketua MK Suhartoyo menyatakan Mahkamah mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang berkaitan dengan kedudukan hukum dan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
Dengan demikian, temuan MK mengenai dokumen pendidikan Gibran menjadi bagian dari pertimbangan hukum, tetapi tidak berujung pada pembatalan status Gibran sebagai Wakil Presiden.
Dalam pertimbangannya, MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana dimohonkan para pemohon.
Perkara tersebut diajukan oleh Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. (*)
Editor Dedy Suwadha
@wartakepri "Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan dokumen yg menunjukkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti tamat pendidikan di luar negeri yang setara dgn SMA," Hakim MK Arsul Sani . #gibran #politik #hukumindonesia #roysuryo #jokowi #gibranrakabuming #News #MK ♬ original sound – WartaKepri






























