DENPASAR – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus mendorong pembenahan tata kelola perparkiran agar lebih tertib, transparan, dan profesional. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengoptimalkan kontribusi sektor parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari sistem pengelolaan parkir Pemerintah Kota Denpasar, Bali. Hal tersebut ditandai dengan kunjungan kerja Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra ke Kantor Wali Kota Denpasar, Jumat (13/11/2026).
Kunjungan tersebut turut diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Batam. Rombongan disambut Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, beserta jajaran pemerintah setempat.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pemerintah daerah membahas berbagai aspek penyelenggaraan perparkiran, mulai dari regulasi, kelembagaan, pola kemitraan hingga mekanisme pengelolaan.
Salah satu sistem yang menjadi perhatian Amsakar adalah pengelolaan parkir melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bhukti Praja Sewakadarma yang diterapkan Pemerintah Kota Denpasar.
Amsakar menilai, model tersebut dapat menjadi referensi bagi Batam untuk mencari pola pengelolaan parkir yang lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan karakteristik daerah.
“Yang menarik adalah pengelolaannya melalui Perumda. Ini yang coba kami pelajari dari Denpasar dan akan kita pelajari lebih lanjut sesuai kondisi Batam,” ujar Amsakar.
Menurutnya, pembenahan perparkiran tidak cukup hanya mengandalkan pengaturan di lapangan. Diperlukan dukungan regulasi yang jelas, kelembagaan yang kuat, sistem pengawasan, serta pola kerja sama dengan berbagai pihak agar pengelolaan berjalan optimal.
Di Batam, penataan perparkiran juga menjadi perhatian pemerintah daerah, termasuk melalui rencana penerapan sistem parkir berlangganan.
Program tersebut diarahkan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola perparkiran dan meningkatkan potensi pendapatan daerah.
Selain sistem pengelolaan melalui Perumda, rombongan Pemko Batam juga mempelajari keterlibatan desa adat dalam pengelolaan parkir di Denpasar.
Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menjelaskan bahwa keterlibatan desa adat dilakukan melalui mekanisme kerja sama dengan Perumda.
“Untuk mekanisme dengan desa adat melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Perumda,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut kunjungan tersebut, Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar dan Dinas Perhubungan Kota Batam diharapkan memperkuat komunikasi serta koordinasi untuk mendalami aspek teknis pengelolaan perparkiran.
Amsakar berharap, berbagai praktik baik yang dipelajari dari Denpasar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengelolaan parkir di Batam.
Pemko Batam juga terbuka mengadopsi pengalaman daerah lain sepanjang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui pembenahan secara bertahap, Pemko Batam menargetkan sistem perparkiran yang semakin tertib, transparan, dan profesional. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat dan potensi sektor parkir dapat memberikan kontribusi lebih optimal terhadap PAD Kota Batam. (*)
Editor Dedy Suwadha
