WARTAKEPRI.co.id, TANJUNGPINANG – Gubernur Kepri Ansar Ahmad memimpin rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk mengevaluasi perkembangan tujuh Program Strategis Nasional (PSN) yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Senin (16/11/2026), dengan tema Perkembangan Pencapaian Program Strategis Nasional Presiden RI di Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam rapat yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni tersebut, Ansar menegaskan pentingnya sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar seluruh program pemerintah pusat dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Tujuh program yang menjadi fokus evaluasi meliputi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan energi listrik, Sekolah Rakyat, Program 3 Juta Rumah, serta Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Ansar mengatakan, evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan program, mengidentifikasi kendala di lapangan, sekaligus mencari solusi agar pelaksanaannya tidak terhambat.
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menginventarisasi persoalan yang ditemukan di lapangan. Apabila terdapat kendala yang tidak bisa diselesaikan pemerintah daerah, persoalan tersebut akan dikoordinasikan langsung dengan pemerintah pusat.
“Kita bisa bersama-sama dengan para bupati dan wali kota datang ke pemerintah pusat untuk membicarakan berbagai persoalan tersebut. Karena ada hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan di daerah dan membutuhkan penyelesaian dari pemerintah pusat,” ujar Ansar.
1. Koperasi Merah Putih: 277 Unit Sudah Dibangun
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepri, Riki Rionaldi, melaporkan pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah mencapai 277 unit dari total 407 unit yang direncanakan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 114 unit telah mencapai progres pembangunan fisik 100 persen.
Selain pembangunan infrastruktur, sebanyak 106 manajer koperasi telah ditugaskan untuk mendampingi dan memastikan kesiapan operasional koperasi selama dua tahun.
Namun, pelaksanaan program masih menghadapi kendala, terutama kelengkapan sarana dan prasarana serta persoalan status lahan. Beberapa bangunan bahkan telah selesai secara fisik, tetapi lokasinya masih tercatat berada dalam kawasan hutan.
2. Kampung Nelayan Merah Putih: Nilai Pembangunan Tembus Rp530 Miliar
Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada 2026 mencakup 111 lokasi yang tersebar di kabupaten/kota se-Kepri.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, Said Sudrajat, menyampaikan sebanyak 110 lokasi telah berkontrak, sedangkan satu lokasi di Pasir Panjang, Kabupaten Lingga, masih menunggu informasi detail kontrak.
Nilai pembangunan KNMP tahun 2026 mencapai lebih dari Rp472 miliar. Jika digabungkan dengan pembangunan empat kampung nelayan pada 2025 senilai sekitar Rp60 miliar, total dukungan pembiayaan konstruksi selama dua tahun mencapai lebih dari Rp530 miliar.
3. Makan Bergizi Gratis: 71 SPPG Belum Beroperasi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepri tercatat memiliki 720.238 penerima manfaat berdasarkan data Oktober 2026. Jumlah tersebut meningkat sekitar 40 ribu penerima dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, realisasi pelayanan justru mengalami penurunan dari sekitar 87 persen menjadi 69,37 persen.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepri, Rika Azmi, menjelaskan berdasarkan data per 13 November 2026, terdapat 71 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi dari total 266 SPPG yang seharusnya beroperasi.
Kota Batam menjadi daerah dengan jumlah SPPG tidak beroperasi terbanyak, yakni 27 unit.
Sejumlah kendala yang ditemukan meliputi persoalan administrasi, persyaratan yang belum terpenuhi, kejadian tertentu, hingga fasilitas yang belum memenuhi ketentuan.
4. Ketahanan Energi: 6.151 Rumah Tangga Belum Menikmati Listrik Memadai
Pada sektor ketahanan energi, rasio elektrifikasi Provinsi Kepri telah mencapai 99,45 persen pada 2025.
Meski demikian, masih terdapat 6.151 rumah tangga yang belum menikmati akses listrik secara memadai.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri, Darwin, juga melaporkan masih terdapat satu desa di Kabupaten Lingga yang belum berlistrik akibat pemekaran wilayah.
Selain itu, tercatat 35 pulau belum berlistrik dan 85 pulau masih menggunakan sumber listrik non-PLN. Sejumlah wilayah juga masih mengandalkan pembangkit listrik dengan durasi operasional terbatas.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Kepri bersama PLN telah menyusun peta jalan penyelesaian masalah kelistrikan periode 2026–2027.
Pada 2026, Kepri memperoleh dukungan perluasan jaringan listrik melalui skema grid extension di tujuh lokasi serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal di tujuh lokasi.
5. Sekolah Rakyat Mulai Berjalan di Sejumlah Daerah
Kepala Dinas Sosial Kepri, Mahadi Rahman, memaparkan perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah wilayah.
Sekolah rintisan di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna telah memasuki tahapan pelaksanaan.
Khusus di Natuna, pembangunan fisik Sekolah Rakyat segera dimulai setelah proses penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak.
Sementara itu, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Karimun, Lingga, Bintan, dan sejumlah lokasi lainnya masih menunggu proses lebih lanjut dari kementerian terkait dan pemerintah pusat.
6. Program 3 Juta Rumah: Backlog Perumahan Kepri 121 Ribu Unit
Persoalan perumahan di Kepri masih menjadi tantangan, terutama terkait backlog kepemilikan rumah yang mencapai lebih dari 121 ribu unit, ditambah kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepri, Said Nursyahdu, menjelaskan pembangunan rumah baru melalui APBD Provinsi Kepri belum dapat dialokasikan pada tahun ini karena keterbatasan anggaran.
Meski demikian, pemerintah kabupaten turut memberikan dukungan. Kabupaten Bintan membangun 15 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sedangkan Kabupaten Natuna membangun dua unit.
Secara keseluruhan, progres pembangunan rumah baru di Kepri tercatat lebih dari 9.000 unit.
7. Cek Kesehatan Gratis: 671.065 Orang Sudah Terlayani
Pada sektor kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Yosei Susanti, melaporkan perkembangan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Dari target pelayanan sebesar 46 persen atau sebanyak 1.034.071 orang, capaian pemeriksaan telah mencapai 671.065 orang.
Sementara itu, pelaksanaan CKG di lingkungan sekolah mencapai 57,4 persen. Kabupaten Bintan tercatat sebagai daerah dengan capaian tertinggi, yakni 84,4 persen.
Meski demikian, masih ditemukan kendala teknis dalam penginputan data pada aplikasi pemerintah pusat.
Sekitar 58 ribu data hasil pemeriksaan di puskesmas telah diinput, tetapi belum muncul dalam dashboard sehingga belum diperhitungkan sebagai capaian resmi Provinsi Kepri.
Bupati dan Wali Kota Ikut Sampaikan Perkembangan Daerah
Rapat koordinasi tersebut juga menjadi kesempatan bagi kepala daerah kabupaten/kota untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program strategis nasional di wilayah masing-masing, termasuk kendala dan kebutuhan dukungan pemerintah pusat.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengikuti rapat secara virtual bersama Bupati Natuna Cen Sui Lan, Bupati Bintan Roby Kurniawan, Wakil Bupati Lingga Novrizal, Wakil Bupati Kepulauan Anambas Raja Bayu Febri Gunadian, serta Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Sularno.
Melalui evaluasi bersama ini, Pemprov Kepri dan pemerintah kabupaten/kota berkomitmen memperkuat koordinasi, mempercepat penyelesaian berbagai kendala, serta memastikan tujuh program strategis nasional dapat terlaksana secara optimal dan menjangkau masyarakat hingga wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar Kepri. (*)
Editor Dedy Suwadha





























