WARTAKEPRI.co.id, NATUNA – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Natuna menyorot soal mutu pendidikan yang masih rendah dan tertinggal dibandingkan daerah lainnya. Prestasi anak didik baik SLTP dan SLTA di Kabupaten Natuna tahun lalu berada di urutan dua terakhir untuk Provinsi Kepri.
Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna meminta agar Dinas Pendidikan Natuna segera mencari solusi untuk tingkatkan mutu pendidikan.
Menurut Anggota DPRD Natuna, hal itu disebabkan karena Kurikulum pendidikan rendah serta kurang meratanya penempatan guru atau tenaga pengajar di setiap sekolah. Sehingga menyebabkan adanya ketimpangan antar sekolah di kecamatan berefek dengan hasil pendidikan.
” Ada kecamatan punya guru cukup, namun di daerah lainnya masih sedikit sehingga proses pendidikan tak berjalan sebagaimana mestinya,” ungkap Ketua Komisi 1 DPRD membidangi Pendidikan, Wansofyan, Rabu,(12/7/2017) kepada wartawan.
Dia menyarankan agar penempatan guru dan kurikulum serta mutu pendidikan harus diperhatikan, jangan sampai terkesan banyak di wilayah perkotaan saja tapi di desa malah sedikit bahkan kekurangan sehingga satu guru memegang beberapa mata pelajaran.
” Kami minta soal penempatan guru untuk bisa diperhatikan, jika bisa diatur dengan baik maka kami yakin pemerataan kualitas pendidikan akan bisa tercapai dan akhirnya prestasi dalam dunia pendidikan dapat meningkat,” pintanya.
Masih kata Wansofyan,Pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat telah berpindah wewenang dari pemerintah kabupaten/ kota ke pemerintah provinsi. Di Kepri, misalnya, seluruh isi sekolah termasuk pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) kini dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kepri.
Untuk itu, Politisi PDIP ini sangat berharap meminta agar dana pendidikan lebih mengutamakan mutu guru dan pembinaan akhlak murid.
Selain itu juga lanjut Wansofyan, mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi mutu pendidikan Natuna sehingga adanya korelasi berbanding lurus antara jumlah dana pendidikan 20 persen dengan peningkatan mutu pendidikan.
“Masalah pendidikan jangan dipolitisir dan jangan sampai salah penempatan orang,” ujar Wansofyan.
Terpisah Kepala dinas Pendidikan Natuna, Marka DJ, mengatakan pekan lalu telah melaksanakan bimtek para guru, Kurikulum 2013 memang terjadi perubahan, dimana kegiatan diajarkan secara terpadu, kemudian proses pembelajaran, serta adanya keseimbangan penilaian antara “Hard Skill” dan “Soft Skill”. Secara kwalitas masih dibawah rata rata.Ujar Marka.
Kurikulum 2013, lanjut Marka DJ, sangat penting sebagai dasar untuk melakukan proses belajar mengajar, sehingga proses belajar yang dilaksanakan disekolah bisa meluluskan siswa yang berkualitas, baik secara pengetahuan maupun keterampilan.
Diakui Marka, belakangan ini setelah saya pantau langsung ke sekolah-sekolah yang ada di Natuna ini, memang mutu pendidikan jauh merosot. “Untuk itu saya menyatakan Kurikulum 2013 harus di dukung, namun harus diterapkan saat dilapangan,” Pinta Marka DJ.
Ia juga mengajak kepada seluruh guru untuk bisa bekerja dengan ikhlas, bekerja keras untuk mencapai tujuan.
Senada disampaikan Ketua LPMP Provinsi Kepri, Ulfa Maria, mengatakan, pelaksanaan Kurikulum 2013 yang dimulai pada tahun-tahun lalu, namun implementasi Kurikulum ini dalam kenyataannya masih memerlukan banyak perbaikan dan pembenahan, mulai dari penyiapan perangkat, modul, buku siswa, buku guru, nara sumber, instruktur Nasional dan guru sasaran sebagai daya dukung dan penggerak implementasi Kurikulum 2013.
Pada tahun ini, lanjut Ulfa Maria, pemberlakuan Kurikulum 2013 hanya pada sekolah sasaran atau piloting (SD, SMP, SMA, dan SMK) yang telah ditunjuk, yang diharapkan pelaksanaannya akan lebih baik dan efektif terkait dengan rasional dan elemen perubahan Kurikulum.
“Dilandasi oleh pertimbangan diatas, maka LPMP sebagai Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan memandang perlu mengadakan fasilitasi berupa kegiatan Bimtek guru sasaran implementasi Kurikulum 2013 sebagai wujud partisipasi aktif dalam melaksanakan implementasi Kurikulum 2013,” lanjutnya.
Bimtek bertujuan agar guru sasaran mampu memahami dan mengimplementasikan Kurikulum 2013 di sekolahnya masing-masing, yang antara lain dimulai dari perubahan mindset, proses pembelajaran dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013.
Peserta Bimtek guru sasaran implementasi Kurikulum 2013 ini adalah guru SD, SMP, SMA, dan SMK, terdiri dari beberapa bidang studi yang belum pernah mengikuti Bimtek dan merupakan guru sekolah inti atau piloting di wilayah Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten.
Keberhasilan pelaksanaan Bimtek pada Guru Sasaran (GS) perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, termasuk didalamnya sumber daya manusia sebagai tim kepanitiaan dan operator aplikasi manajemen pelaporan Bimtek Kurikulum.(*)
Tulisan : Rickyrinovsky
