WARTAKEPRI.CO.ID, Anambas – Maraknya isu konflik Laut Cina Selatan (LCS) yang mana Kabupaten Kepulauan Anambas dan Natuna adalah daerah yang berbatasan langsung dengan LCS.
Hal ini tentunya dibutuhkan faktor-faktor pedukuhan misalnya armada laut, armada udara serta jaringan telekomunikasi yang sangat kuat.
Panglima Komando Armada I dalam kunjungannya semalam ke Kabupaten Kepulauan Anambas telah merespon dengan cepat tentang adanya isu memanasnya konflik LCS, diantaranya adalah dukungan 16 kapal perang milik Indonesia yang akan selalu berpatroli di kawasan Natuna dan Anambas, begitu juga dengan armada Udara (pesawat tempur) yang juga akan selalu memonitoring wilayah Natuna Anambas.
“iya kita sudah siapkan 16 kapal perang dan armada Udara diperairan Natuna dan Anambas,” Ucap Pang Lima Komando Armada I saat konferensi Pers di lapangan Lanudal Matak.
Hal itu, dilakukan untuk Mengantisipasi dan mengatasi dampak dari konflik LCS yang di kwatir kan akan berdampak terhadap kedaulatan NKRI, khusus nya diperairan Anambas dan Natuna yang berbatasan langsung dengan LCS.
Hal serupa pernah di sampaikan oleh Abdul Haris.SH Bupati Kepulauan Anambas melalui Vidio Conference beberapa waktu yang lalu membahas tentang kesiapan infrastruktur telekomunikasi untuk Mengatisipasi konflik LCS serta Transtional crime di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, bersama Kemenko Polhukam.
“Iya benar, saya bersama bapak Kemenko Polhukam telah membahas tentang memanasnya konflik LCS, selain itu saya berharap dan meminta kepada bapak Kemenko Polhukam agar kemerdekaan sinyal di kabupaten Kepulauan Anambas untuk menunjang dan mengakses informasi tentang konflik LCS lebih cepat tersampaikan ke Pemerintah Pusat,” ucapnya.
Telekomunikasi Palapa Ring Barat (PRB) sudah masuk di Kabupaten Kepulauan Anambas, namun untuk mengakses perluasan pemanfaatan PRB menuju kecamatan dan desa di kabupaten Kepulauan Anambas belum maksimal.
“Hal ini, kami pemerintah kabupaten Kepulauan Anambas meminta kepada pemerintah pusat dan pihak Operator Telekomunikasi agar sesegera mungkin merealisasikan pemanfaatan PRB ke Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas, bisa terwujud, hal tersebut dipandang perlu untuk penunjang informasi tentang maraknya konflik LCS,” tuturnya.
(Rama).
