Objek Wisata di Pulau Terdepan di Kepri Berpotensi Konflik Sosial

HARRIS BATAM

TANJUNGPINANG, WARTA KEPRI.CO.ID – Beberapa tahun lalu, Pulau-pulau terluar di Provinsi Kepri terancam akan diambil atau diklaim oleh negera tetangga. Pemerintah daerah provinsi Kepri dan kabupaten mewacanakan pembangunan dan pengelolaan di pulau terluar di Kepri mulai terlihat di beberapa pulau di wilayah Batam, Karimun dan Bintan, dan mulai berhasil.

Namun, melihat pembangunan dan pengelolaan yang ada saat ini perlu dikritisi, karena banyak pulau terdepan dikelola dengan konsep kawasan wisata ekslusif.

Kepala Bidang Sumber Daya Kelautan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Ediwan, kutip dari kepri.antara.com, ada kecenderungan akan terjadi seperti itu.

Sampai sekarang pengelolaan pulau-pulau untuk tujuan wisata tidak dapat diakses warga sekitar. “Ini menimbulkan konflik sosial,” ujarnya di Tanjungpinang, Selasa.

Ediwan mengatakan pengelolaan pulau terdepan di Natuna, Anambas, Bintan, Karimun dan Batam tidak lagi berorientasi pada pertahanan keamanan, melainkan menjadi kawasan bisnis.

Namun pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat payung hukum tidak hanya sekadar berorientasi pada pengembangan bisnis dan perlindungan investasi. Selama ini, regulasi untuk bisnis sudah berjalan dengan baik.

” Kalau ditinjau dari aspek bisnis, pengelolaan pulau-pulau itu menguntungkan bagi pemerintah, tetapi tidak memberi dampak positif untuk kesejahteraan warga sekitar,” katanya.

Seharusnya, tambahnya pemerintah menerbitkan payung hukum untuk melibatkan warga sekitar pulau yang dikelola sebagai kawasan wisata.

Investor harus “dipaksa” untuk merekrut warga sekitar sebagai tenaga kerja, dan mengembangkan usaha kecil dan menengah. Warga sekitar juga harus dilatih sehingga memiliki ketrampilan sesuai yang dibutuhkan perusahaan.

Ediwan menjelaskan tahun 2016 pengelolaan pulau terdepan, terutama yang berada di Natuna, Kepulauan Anambas dan Batam sebagai kawasan wisata dan industri akan dikembangkan secara maksimal. Setelah dilakukan identifikasi sejak beberapa tahun lalu. Pulau-pulau ini akan dikelola oleh investor asing.(ant)

Google News WartaKepri

DPRD BATAM 2024

WARTAKEPRI