BATAM, WARTA KEPRI.CO.ID – Sebagai pelaku usaha di Kota Batam, Kadin Kota Batam akan berangkat ke Jakarta untuk memberikan masukan kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan terkhusus untuk bertemu dengan Mantan Presiden BJ Habibie.
Untuk itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam membentuk tim sembilan (Tim-9) untuk menyikapi tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Kota (Pemko) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk, mengatakan, persoalan kewenangan dua instansi tersebut harus segera diselesaikan untuk menggairahkan kembali perekonomian Batam, Jumat (22/1/2015).
Menurutnya, Tim-9 yang terdiri dari anggota Kadin dan kalangan akademisi tersebut akan bertemu dengan Mantan Presiden BJ Habibie dan pihak-pihak terkait untuk menyerap aspirasi untuk disampaikan ke Menko Perekonomian Darmin Nasution.
“Akhir Januari nanti, Rekomendasi itu akan kami berikan kepada Presiden Jokowi sebagai pertimbangan untuk memutuskan persoalan Batam,” terang Jadi.
Sedangkan salah satu Anggota Tim-9 dari Kadin, Tain Kodat 86, menjelaskan keberangkatan untuk memberikan masukan, tentang plus dan minus jika Batam diberlakukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pasalnya dengan dirubahnya Batam menjadi KEK akan menghambat perkembangan perekonomian.
” Kalau Batam jadi KEK, maka kewenangan penuh pengelolaan akan ada di Pemko Batam. Sedangkan, Pemko Batam dan BP Batam masih sama-sama terlihat egonya,”ujar Tain, singkat. (dedy swd/btd)
