NATUNA, WARTAKEPRI.co.id – Ketua DPRD Natuna, Yusripandi menilai pengurangan dana bagi hasil (DBH) miyak dan gas bumi (migas) sebesar Rp589 miliar tindakan yang keterlaluan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.
“Masa DBH Migas sekecil itu dialokasikan ke daerah. Dengan pendapatan lainnya, maka dipastikan pemerintah daerah tidak akan bisa menjalankan roda pembangunan,” kata Yusripandi.
Dijelaskannya, tahun ini pendapatan Natuna dari sektor DBH Migas hanya sebesar Rp 11 miliar. Tahun sebelumnya, Natuna bisa mendapatkan DBH mencapai angka Rp600 miliar lebih.
Alasan ada pengurangan ini, katanya, karena harga minyak dunia turun. Selain itu, tambahnya, dan biaya Cost Recovery untuk perbaikan alat pengeboran minyak terlalu tinggi.
“Katanya sih Cost Recovery terlalu besar. Sudah dikurangi DBH nya tidak ada transparansi pula, apa tidak keterlaluan namanya,” sambungnya. (ari)
