Pansus Retribusi DPRD Tanjungpinang Bahas Perubahan Tarif Jasa Usaha

242

WARTAKEPRI.co.id, TANJUNGPINANG – Pansus retribusi jasa usaha mengundang rapat beberapa satuan kerja perangkat daerah kota Tanjungpinang yang menjadi pemangku kepentingan Atas ranperda perubahan retribusi jasa usaha. Adapun SKPD yang diundang antara lain DPPKAD, Dispora, BPPT, PU dan Dinas perhubungan.

Menurut Muhammad Nazri kabid pendapatan, DPPKAD Kota Tanjungpinang, menyampaikan dasar pemikiran untuk melakukan perubahan tersebut didasari oleh rendahnya pungutan terhadap sewa lahan daerah, gedung – gedung milik pemerintah daerah dan biaya-biaya laboratorium pada Dinas PU yang belum masuk pada lampiran retribusi jasa usaha sebelumnya.

Beni, politisi PKPI, wakil ketua pansus retribusi DPRD Tanjungpinang, meminta SKPD yang terkait dapat memaparkan alasan menaikan tarif retribusi, indikator pembanding tarif, dan hasil survey atau tinjauan atas kewajaran tarif retribusi.

“Alasan saya meminta ini semua karena untuk menentukan tarif yang wajar dan tidak memberatkan masyarakat. Tarif yang terlalu tinggi akan menghambat investasi di Kota Tanjungpinang termasuk sewa fasilitas pemerintah termasuk gedung, yang dikhawatirkan masyarakat butuh untuk acara pernikahan atau acara masyarakat menjadi terhambat,” ujar Ben, Senin (18/4/2016).

PKP HIMALAYA

Bicara retribusi karena menyangkut pelayanan sehingga perlu menentukan tarif tentunya.

” Kita harus melihat fasilitas yang kita sediakan. Jangan tarif dengan pelayanan tidak sesuai. Dan lagi pemerintah jangan terlalu mencari profit karena pemerintah bukan merupakan lembaga atau organisasi untuk mencari profit tapi pelayanan masyarakat”, akhirnya.(bn)

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel