Banyak Posisi Plt, Roda Pemerintahan Plt Gubernur Kepri Terancam Tenggelam

750

FANINDO

WARTAKEPRI.co.id,  TANJUGPINANG РKondisi perpolitikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri telah mempengaruhi kinerja Aparatur Sipil Negara yang berada di Kantor Gubernur Kepri Dompak Tanjungpinang. Para pegawai bimbang bekerja karena, belasan posisi kepala dinas hingga setingkat Asisten Gubernur hanya bersifat Plt dan sisanya kosong sama sekali sejah tahun 2015 lalu.

” Kami dan kebanyakan pegawai di Dompak pada bingung mau kerja apa. Pejabat kepala dinas banyak yang posisi Pelaksana tugas dan Pelaksana harian. Bahkan, yang sangat penting, pejabat Badan Keuangan dan Badan Kepegawaian cukup lama kosong. Inilah yang kami cemaskan, karena dengan kondisi ini pegawai yang tidak ada pimpinannya tidak berani mengambil keputusan,” ujar Seorang Pegawai di Lingkungan Pemprov Kepri, ke WartaKepri.co.id, Rabu (20/4/2016).

Menurut ASN pria yang tidak ingin dipublikasikan namanya, mengjelaskan untuk posisi yang kosong saat ini diantaranya pejabat Asisten 2 dan Asisten 3 dan pejabat Staf Ahli. Untuk posisi pimpinan yang menjabat sebagai Plt adalah Kepala Badan Keuangan atau BPKKD dan Kepala Badan Kepegawaian atau BKD.

” Pimpinan ada yang telah meninggal dunia, ada yang telah pensiun dan juga ada yang sekolah,” paparnya.

Posisi pimpinan atau pejabat yang kondisi SKPD dijabat setingkat pelaksana harian diantaranya Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertambangan, Dinas Perhubungan dan Dinas Kelautan Kehutanan dan Pertanian.

” Kalau dihitung ada sekitar 13 SKPD yang harusnya dijabat dengan stuktur tidak lagi Plt atau Plh. Dengan jumlah ini, hampir 40 persen pejabat kami bekerja hanya sebagai administrasi saja. Sedangkan untuk mengambil kebijakan strategis yang menyangkut keuangan dan pegawai, posisi sebagai Plt atau Plh otomatis tidak akan bekerja maksimal. Karena, capek-capek merancang anggaran atau rencana kegiatan, nanti datang pejabat defenitif yang baru, nanti berubah lagi semua,” jelas pria berkacamata ini.

Dibandingkan isu politik siapa yang akan menempati posisi Wakil Gubernur nantinya, kondisi pemerintah Provinsi Kepri dimana yang memimpin saat ini Plt Gubernur bersama Plt Sekda patut bersama pikirkan bersama. Harapan untuk mewujudkan roda pemerintahan Gubernur Kepri 2015 sampai 2021 akan cepat membangun, otomatis terancam gagal jika semua pimpinan di dinas hanya dipercaya sebagai Plt dan Plh.

” Oleng kapal pemerintahan saat ini. Kami sebagai pegawai siap bekerja dibawah pimpinan pak Nurdin. Tapi, harus cepat memikirkan status dan kabinet yang banyak kosong dan bolong saat ini,” jelas pria ini tidak ingin informasinya ini dipolitisasi.

Tugas Plt dan Plh

Seperti yang dilansir https://www.bkn.go.id/, tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan
Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian yang diterbitkan BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA nomor K.26-3O/V.20-3/99, pada Jakarta, 5 Februara 2016, tertera apa yang menjadi tugas dan kewenangan seorang pejabat yang berstatus pelaksana tugas dan pelaksana harian.

Dalam surat pemberitahuan tersebut, dijelaskan kalau Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.

Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status
hukum pada aspek kepegawaian. (ded). Foto dokumentasi/ilustrasi pegawai di lingkungan Pemprov Kepri

Honda Capella