Agar Terhindar dari Pungli, Dewan Batam Persiapkan Perda PKL

102

WARTAKEPRI.co.id , BATAM – Anggota DPRD Kota Batam,  Komisi IV, Erizal meminta agar kebijakan Pemko Batam terhadap penertiban sejumlah PKL harus disertai dengan solusi, untuk mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak.

Dikatakan Erizal, kita sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan penertiban terhadap PKl, namun untuk menjalankan itu harus juga dibarengi dengan sebuah solusi tepat.

” Solusi yang kita maksud, bisa seperti peminjaman fasum atau fasos, dimana yang belum digunakan untuk bisa ditempati sebagai tempat mencari nafkah,” ujar Erizal.

Hal tersebut, agar para PKL tidak kehilangan pendapatannya, dan jika diterapkan seperti itu dalam mencari nafkah PKL tidak melanggar aturan yang ada.

Atau, lanjut Erizal, pemerintah juga bisa melakukan penyewaan lahan, agar para PKL bisa diberdayakan untuk berkembang dikemudian harinya.

” Jika Pemerintah bisa memberdayakan PKL dengan baik, secara tidak langsung akan menambah PAD untuk Kota Batam,” sebut Kurai.

Dilanjutkannya, sehubungan dengan Perpres 125 tahun 2012 tentang kordinasi penataan dan pemberdayaan kaki lima, disana tertuang tentang tentang pemberdayaan PKL, karena mereka merupakan salah satu aset Pemerintah.

Hal tersebut bisa dibandingkan dengan adanya pungli yang dibebankan kepada PKL setiap harinya, itu bisa sebenarnya dijadikan PAD Pemko Batam.

” Bayangkan jika pungli yang dibebankan kepada mereka diakomodir dengan baik oleh Pemko Batam, bisa dijadikan itu sebagai retribusi daerah yang sah,” tutur Erizal.

Dijelaskannya, jika satu PKL sehari memberikan retribusi sebesar Rp. 5.000 kepada oknum, jika itu diakomodir Pemko dengan mencapai ribuan jumlah PKL, akan menambah PAD.

” Dengan situasi ekonomi sekarang, pengusaha menengah keatas mengalami penurunan omset, tetapi usaha kecil masih tetap bisa bertahan,” kata Erizal.

Maka dari itu, Erizal dan dewan akan membuat Perda untuk membuat sebuah regulasi jelas, dimana dari satu sisi bisa menguntungkan Pemko Batam dan PKL sendiri.

” Disana nanti akan mengatur tentang keberadaan PKL sekaligus pemberian fasilitas,” ucapnya.

Lanjutnya, Pemko hendaknya bisa memberikan penyadaran kepada PKL, dimana jika modal telah mencukupi untuk menyewa ruko maka segeralah pindah.

“Jadi PKL yang sudah mampu, silakan pindah ke ruko. Kemudian yang lain menggantikan ,” kata dia. (ico)‎

Komentar Anda

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO DPRD ANAMBAS DPRD KARIMUN