Sidang Perdana Anggota DPRD Kepri Terlibat Korupsi Bansos Natuna

271
Warta Kepri Anggota DPRD Kepri Erianto

WARTAKEPRI.co.id, TANJUNGPINANG – Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Tanjungpinang – Provinsi Kepri, menyidangkan terdakwa Erianto dan Ujang bin Bahrun Taher, Rabu (29/6/2016) siang.

Terdakwa Erianto, merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, melakukan kecurangan dalam proyek penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Natuna. Sesuai perkara Korupsi nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg

Sidang dipimpin ketua Majelis Hakim, Zulfadly, SH, didampingi Hakim Anggota Guntur Kurniawan, SH dan Suherman, SH.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yuyun Wahyudi, SH dan Jaksa Imam Rusli, SH menerangkan serta menjelaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan korupsi.

” Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Terdakwa terbukti berkerja sama dengan saksi Muhammad Nasir bin Bujang Zainal alias Nasir, selaku Ketua Dewan Pendiri‎ Badan Perjuangan Migas Natuna,” kata JPU Yuyun Wahyudi.

Terdakwa Erianto, Anggota aktif DPRD Kepri yang diduga korupsi atas dana Bansos di Natuna, usai menjalani persidangan di PN Tipikor, Tanjungpinang. Dalam menjalankan aksinya, kedua terdakwa mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Perjuangan Migas Kabupaten Natuna (BPMKN)‎.

LSM itu sendiri, diketuai oleh saksi sekaligus terdakwa Zainal alias Nasir. Sementara terdakwa Erianto, anggota Dewan di DPRD Kepri yang masih aktif dalam periode 2014 sampai dengan 2019 ini‎ menjabat sebagai bendahara di LSM BPMKN tersebut.

” Kemudian keduanya membuat proposal fiktif, untuk meminta dana Bansos ke Pemerintah Pusat, melalui perantara Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Natuna dan selanjutnya diteruskan ke DPRD Provinsi Kepri, hingga ditembuskan ke Pemerintah Pusat,” tegasnya.‎

Dalam dakwaan dipaparkan, kedua terdakwa bekerja sama membuat proposal fiktif, menyebarkan proposal, hingga akhirnya mendapat pencairan dana Bansos yang dinikmati secara pribadi alias menguntungkan diri sendiri.

Atas perbuatan terdakwa, Negara mengalami kerugian materil sebesar Rp ‎3.259.274.751 (3, 25 M). Data ini diperoleh dari hasil audit di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Daerah (BPKPD) Provinsi Kepulauan Riau.

” Atas perbuatannya, terdakwa Erianto dijerat dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang (UU) RI Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP,” ungkapnya.

Dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 2 ayat (1) ‎Jo Pasal 18 Undang-undang (UU) RI Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian persidangan ditunda dan digelar kembali pada Jumat (22/7/2016) mendatang, dengan agenda pemeriksaan saksi.(nikson simanjuntak)

PKP HIMALAYA DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel