Hamid Hadiri Ceramah Zulkifli Hasan ‎Soal GBHN di Trisakti

201

WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Ketua MPR Zulkifli Hasan didaulat menjadi keynote speeker dalam acara Seminar Nasional bertajuk ‘Format Sistem Pembangunan Nasional’ yang selenggarakan Pusat Studi Konstitusi dan Peraturan Perundang- Undangan  Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta.

Acara yang digelar di Aula Flamboyan Gedung Jakarta Design Center ( JDC ) Jakarta, Rabu ( 31/8 /2016) .

Dalam kesempatan tersebut, Ketua MPR menyampaikan soal banyaknya aspirasi rakyat yang memunculkan satu wacana kuat perlunya menata kembali sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kepada para peserta seminar Ketua MPR mengungkapkan bahwa aspirasi masyarakat tersebut telah ditangkap MPR dan dikaji di Badan Pengkajian MPR didukung oleh Lembaga Pengkajian MPR.

Dalam kajian tersebut keluar sekitar 15 rumusan salah satunya soal reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN.

“Hasil kajian tersebut sudah kami terima dalam Rapat gabungan Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi serta kelompok DPD MPR RI belum lama ini. Pembahasan walaupun pen pro dan kontra tapi ada satu kesepakatan yakni perlunya muncul sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN. Itu yang sedang dalam proses pembahasan di MPR,” ungkapnya.

Diutarakan Ketua MPR, perlunya penataan sistem ketatanegaraan Indonesia sangat urgen dan sangat penting. Untuk itu perlu kerjasama semua elemen bangsa dalam mendiskusikannya serta mensosialisasikannya.

“Peran serta elemen masyarakat seperti para akademisi dan sangat efektif sebab profilnya sangat dipercaya masyarakat karena akademisi terbebas dari konflik kepentingan.

Zulkifli Hasan menilai hal ini sangat positif karena sebenarnya para akademisi memiliki peran penting dalam memberi masukan dan mensosialisasikan penataan sistem ketatanegaraan dengan model GBHN yang sifatnya urgen tersebut.

Para akademisi tidak terlibat konflik kepentingan sehingga dapat dipercaya masyarakat. “Jika yang bicara soal ketatanegaraan penuh dengan konflik kepentingan tentu akan dicurigai rakyat,” imbuhnya.

Selain itu ia juga meminta kerjasama semua elemen bangsa untuk mendiskusikan topik tersebut secara bersama-sama dan mensosialisasikannya.

Jika yang bicara soal ketatanegaraan penuh dengan konflik kepentingan akan dicurigai rakyat,” imbuhnya.

Ketua MPR sangat berharap agar elemen masyarakat sepert para akademisi berperan serta aktif dalam penataan kembali sistem ketatanegaraan Indonesia.

Tampak Hadir undangan Bupati Kabupaten Natuna Drs.H.A.Hamid Rizal Ms.i beserta rombongan juga beberapa anggota Lembaga Pengkajian MPR, anggota Forum Konstitusi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, perwakilan Lemhanas dan civitas akademika FH Usakti (r/Rikyrinovsky)

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel