WARTAKEPRI.co.id, NATUNA – Tiga kartu sakti yang diluncurkan Presiden Joko Widodo sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) perlu mendapat perhatian semua pihak.
Pasalnya, dalam pendistribusian nya oleh pemerintah Kabupaten seringkali menggunakan data lama sebagai penerima bantuan.
Sehingga, distribusi dan realisasi kartu tersebut bisa salah sasaran.
” Saya minta kepada pihak-pihak terkait, harus ada by name by address. Data-data penerima perlu dievaluasi dan harus kroscek lapangan. Lakukan survei, apakah layak atau tidak mendapat bantuan. Jangan sampai ada pendataan di atas meja,” tegas Marzuki Anggota DPRD kepada wartakepri.co.id (5/9/2016).
Sementara itu, meski peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, namun belum jelas kapan bisa direalisasikan di Kabupaten Natuna dan berapa jumlah diterima .
Pasalnya, hingga kini Dinas Kesehatan (Dinkes) Natuna belum mengetahui regulasi dan penggunaan nya. “Aneh saja,” tutur Marzuki.
Marzuki mengatakan, pihaknya akan memanggil instansi Terkait di Natuna untuk menjelaskan sinkronisasi pemahaman KIS.
Antara KIS dan BPJS dan Jamkesda di keluarkan oleh Pemda Natuna. Termasuk, regulasi lainnya berkenaan dengan distribusi dan realisasi program KIS. Sehingga, program KIS bisa dilaksanakan dengan baik.
Sementara Kabid pengembangan sumber daya kesehatan Natuna Muhamad Faisal dikonfirmasi wartakepri.co.id , Senin (5/9/2016) menerangkan Dinas Kesehatan sudah menerima kartu KIS, 3 tahapan namun belum semuanya dari total penerima kartu Jamkesmas tersalurkan.
Penerima KIS saat ini di Natuna adalah pemegang jamkesmas yang lalu, TNI/POLRI askes ditanya mengenai jumlah pihak dinas kesehatan belum dapat memberikan berapa penerimaan telah di salurkan.
Sehingga, distribusi dan realisasi kartu tersebut bisa salah sasaran.
” Saya minta kepada pihak-pihak terkait, harus ada by name by address. Data-data penerima perlu dievaluasi dan harus kroscek lapangan. Lakukan survei, apakah layak atau tidak mendapat bantuan. Jangan sampai ada pendataan di atas meja,” tegas Marzuki Anggota DPRD kepada wartakepri.co.id (5/9/2016).
Sementara itu, meski peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, namun belum jelas kapan bisa direalisasikan di Kabupaten Natuna dan berapa jumlah diterima .
Pasalnya, hingga kini Dinas Kesehatan (Dinkes) Natuna belum mengetahui regulasi dan penggunaan nya. “Aneh saja,” tutur Marzuki.
Marzuki mengatakan, pihaknya akan memanggil instansi Terkait di Natuna untuk menjelaskan sinkronisasi pemahaman KIS.
Antara KIS dan BPJS dan Jamkesda di keluarkan oleh Pemda Natuna. Termasuk, regulasi lainnya berkenaan dengan distribusi dan realisasi program KIS. Sehingga, program KIS bisa dilaksanakan dengan baik.
Sementara Kabid pengembangan sumber daya kesehatan Natuna Muhamad Faisal dikonfirmasi wartakepri.co.id , Senin (5/9/2016) menerangkan Dinas Kesehatan sudah menerima kartu KIS, 3 tahapan namun belum semuanya dari total penerima kartu Jamkesmas tersalurkan.
Penerima KIS saat ini di Natuna adalah pemegang jamkesmas yang lalu, TNI/POLRI askes ditanya mengenai jumlah pihak dinas kesehatan belum dapat memberikan berapa penerimaan telah di salurkan.
Kendala pendistribusian pada jumlah kartu yang dicetak masih belum sesuai dengan jumlah pemegang kartu Jamkesmas Natuna.
Lanjut Faisal, cara pendistribusian pihak BPJS Tanjungpinang cetak kartu tersebut dikirim ke BPJS Natuna.
Lanjut Faisal, cara pendistribusian pihak BPJS Tanjungpinang cetak kartu tersebut dikirim ke BPJS Natuna.
BPJS Natuna juga yang membagikan ke masyarakat melalui dinkes diteruskan ke puskesmas di kecamatan. (rikcy)
