WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri pernah memeriksa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri, Tagor Napitupulu pada hari Selasa, (21/4/2015) tahun lalu, terkait pengelolahan Bus karyawan bantuan Pemerintah Pusat dan BPJS yang dihibahkan pada Pemprov Kepri.
Penyidikan Kejati Kepri tersebut terhenti di tegah jalan, tanpa ada kelanjutan alias selesai di bawah tangan. Terbukti, bus karyawan tersebut kini terbengkalai setelah CV Manunggal Mandiri tidak mengelolah lagi dan sudah mengembalikan pada Pemprop Kepri.
Dari pantauan wartakepri di lapangan, sebanyak 7 unit bus karyawan warna coklat tua terduduk parkit di kawasan Tunas Biz Park Batam Center.
Penyidikan Kejati Kepri tersebut terhenti di tegah jalan, tanpa ada kelanjutan alias selesai di bawah tangan. Terbukti, bus karyawan tersebut kini terbengkalai setelah CV Manunggal Mandiri tidak mengelolah lagi dan sudah mengembalikan pada Pemprop Kepri.
Dari pantauan wartakepri di lapangan, sebanyak 7 unit bus karyawan warna coklat tua terduduk parkit di kawasan Tunas Biz Park Batam Center.
Sebelumnya 6 bus warna biru tua juga terparkir di
lapangan kosong depan Asrama haji.
Dari total 40 bus karyawan, 35 unit untuk Batam, 3 unit ke Bintan dan 2 unit untuk Karimun. Perincian bus tersebut 20 unit bantuan dari Pemprov Kepri yang semuanya untuk Batam. Dan 20 unit lainnya dari perbankan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ( BPJS).
Sebanyak 35 unit bus untuk Batam, sistem pengelolanya dilakukan secara lelang dengan syarat harus memiliki badan usaha yang lengkap khusus transportasi, memiliki area parkir yang luas dan punya tempat perawatan dan perbaikan (bengkel).
Sesuai persyaratan tersebut, maka saat itu terpilih dua perusahaan yaitu PT Trans Sarana Batam berlokasi di Batuampar dan CV Manunggal Mandiri di komplek ruko Plamo Garden Batam Center.
Sebanyak 20 unit bus karyawan diserahkan pengelolaanya kepada CV Manunggal Mandiri, perusahaan outsourcing dengan sewa Rp 20 juta per bulan. Kemudian sisanya pada perusahaan PT Trans Sarana Batam.
Saat dikonfirmasi dengan kepala Disnaker Kota Batam, Rudi Syahkiarti SH mengatakan bahwa bus tersebut secara teknis sepenuhnya ditangani oleh Dinas Perhubungan Batam.
Kemudian, Suprapto dari aktivis Serikat Pekerja Metal Indonesia ( SPMI ) mengakui bahwa sistem dan pengelolaan bus karyawan itu kami tidak mengetahui. Konon dulunya untuk buruh namun kenyataannya jauh dari janji tersebut, ungkap Suprapto. ( nikson simanjuntak )
Dari total 40 bus karyawan, 35 unit untuk Batam, 3 unit ke Bintan dan 2 unit untuk Karimun. Perincian bus tersebut 20 unit bantuan dari Pemprov Kepri yang semuanya untuk Batam. Dan 20 unit lainnya dari perbankan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ( BPJS).
Sebanyak 35 unit bus untuk Batam, sistem pengelolanya dilakukan secara lelang dengan syarat harus memiliki badan usaha yang lengkap khusus transportasi, memiliki area parkir yang luas dan punya tempat perawatan dan perbaikan (bengkel).
Sesuai persyaratan tersebut, maka saat itu terpilih dua perusahaan yaitu PT Trans Sarana Batam berlokasi di Batuampar dan CV Manunggal Mandiri di komplek ruko Plamo Garden Batam Center.
Sebanyak 20 unit bus karyawan diserahkan pengelolaanya kepada CV Manunggal Mandiri, perusahaan outsourcing dengan sewa Rp 20 juta per bulan. Kemudian sisanya pada perusahaan PT Trans Sarana Batam.
Saat dikonfirmasi dengan kepala Disnaker Kota Batam, Rudi Syahkiarti SH mengatakan bahwa bus tersebut secara teknis sepenuhnya ditangani oleh Dinas Perhubungan Batam.
Kemudian, Suprapto dari aktivis Serikat Pekerja Metal Indonesia ( SPMI ) mengakui bahwa sistem dan pengelolaan bus karyawan itu kami tidak mengetahui. Konon dulunya untuk buruh namun kenyataannya jauh dari janji tersebut, ungkap Suprapto. ( nikson simanjuntak )
