BP Batam Lempar Tanggung jawab Terkait Cut and Fill Tiban Koperasi

136
WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Warga perumahan Tiban bersama DPRD Batam komisi 3 melakukan hearing terkait pemotongan lahan yang dilakukan oleh pihak pengembang PT Glory Point. Dimana warga terbebani atas banjir yang akan terjadi setelah adanya cut and fill.

Sukri, perwakilan warga mengatakan dampak dari pemotongan lahan dan penimbunan kolam Tiban Koperasi seluas 11.372 M2 atau 1,13 Ha, menimbulkan banjir dan longsor. Di mana Kolam adalah sebagai tadah atau tampungan air hujan.

Pemotongan lahan dengan ketinggian tebing 15 meter yang sudah terpotong membuat perumahan yang ada di sekitarnya akan tenggelam nantinya.

” Kami warga meminta pihak terkait agar menghentikan cut and fill tersebut. Bahwa itu bukan parit tapi kolam yang sudah duluan ada sebelum perumahan berdiri,” kata Sukri.

PT Glory Point mendapatkan lahan tersebut dari koperasi pegawai BP Batam dengan sistem kerja sama. Kemudian BP Batam mengeluarkan Surat keputusan ( Skep), surat perjanjian ( SPJ), peta lokasi (PL) dan izin prinsip ( IP).
PL yang dikeluarkan oleh BP Batam termasuk kolam yang dipermasalahkan warga.

Namun dari hearing, Rabu (5/10/2016) yang difasilitasi anggota DPRD Batam dari komisi 3, pihak BP Batam dan koperasi BP Batam saling lempar tanggung jawab.
Seperti penuturan dari direktur izin pematangan lahan yang mewakili mengatakan bahwa PT Glory Point sudah meminta izin pematangan lahan tapi belum dikeluarkan. ‎

“Untuk itu, pihak pengembang harus mempunyai kajian sesuai dengan kajian BP Batam. Sepanjang itu tidak dipenuhi maka izin tidak akan di keluarkan,” tegasnya.

Perwakilan dari Koperasi BP Batam mengatakan bahwa tidak ada lagi urusan karena semua sistem dan penggurusan terkait lahan tersebut sudah diserahkan pada pihak PT Glory Point selaku pengembang.

Hal yang berbeda juga ditegaskan oleh Bapedaldal Kota Batam, bahwa akan segera melakukan penyegelan terkait pematangan lahan yang dilakukan pihak pengembang. Kata Ipe mewakili direktur izin pematangan lahan.

Sementara dari Dinas BPM Kota Batam menegaskan, jika pihak BP Batam dan Bapedaldal tidak mengeluarkan izin maka BPM harus mengikuti keputusannya. (nikson simanjuntak )
DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM