WARTAKEPRI.co.id, TANJUNGPINANG – Guna menjalin silaturahim antara pemimpin dengan masyarakatnya sekaligus menyerap aspirasi. Selasa (11/4/2017) bertempat di Aula Kantor Camat Tanjungpinang Barat, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Drs. Riono, M. Si, melakukan Coffee Morning bersama Forum RT/RW Kecamatan Tanjungpinang Barat.
Dalam coffee morning tersebut, Riono menyampaikan rencana dan program-program pembangunan Pemko Tanjungpinang dan harapan kedepannya, baik dalam bidang pelayanan, ekonomi, hingga sosialisasi Perda pengelolaan sampah dan ketertiban umum.
Sekretaris Daerah, Riono mengatakan setiap kebijakan yang diambil pemerintah pasti ada 2 sisi yang berbeda, ada suka dan ada yang tidak suka. Awal kepemimpinan Lis-Syahrul, Walikota kerap kali menerima keluhan dari masyarakat terkait pelayanan, baik pelayanan administrasi atau pun kesehatan. Ia mencontohkan mengenai budaya ngopi yang dilakukan oleh ASN, mana mungkin warga yang butuh pelayanan harus menunggu mereka selesai ngopi.
” Untuk merubah itu, beliau (Walikota) mengerahkan Satpol PP untuk ditertibkan sesuai aturan, seiring berjalannya waktu, Alhamdulillah budaya itu mulai hilang, dan keluhan-keluhan mengenai pelayanan publik semakin berkurang. Begitu pula dengan disiplin pegawai apel pagi dan jam pulang kantor, alhasil pemko Tanjungpinang menjadi contoh pemerintah provinsi, Kabupaten dan Kota lainnya,” ucapnya
Terkait pelayanan e-KTP, pemerintah daerah tidak punya wewenang untuk menerbitkannya, mau cetak blanko saja harus di Jakarta, bahkan tinta habis pun ambil ke Jakarta. Hal inilah yang jadi keluhan-keluhan di masyarakat, untuk mengatasi itu, Kemendagri mengeluarkan surat edaran bahwa Disdukcapil bisa mengeluarkan surat keterangan sementara dan masa berlakunya sama dengan e-KTP, tetapi surat ini bisa dikeluarkan jika sudah melakukan perekaman.
Ketika itu belum disosialisasikan, muncul lagi keluhan dari masyarakat, bahwa pihak perbankan dan perusahaan tak menerima surat keterangan kecuali e-KTP asli, sehingga saya mengirimkan surat kepada pihak-pihak tersebut, dengan menerangkan bahwa surat keterangan itu sama kuatnya dengan e-KTP dan punya masa berlaku yang sama. Jadi sekarang untuk mencetak e-KTP saja, data bapak/ibu yang ada di sistem harus di cek dulu dari 225 juta penduduk Indonesia, karena itu Menteri Kemendagri menjamin tidak ada KTP yang double,” lanjutnya
Mengenai mekanisme anggaran pemerintah, Riono menjelaskan bahwa setiap permintaan dari masyarakat tidak bisa kita penuhi secara langsung, misalnya warga minta perbaiki dreanase atau bantuan lainnya, hari ini minta hari ini dapat, itu tak bisa diwujudkan. Bapak minta tahun ini, tahun depan baru bisa dilaksanakan. Artinya jika ingin mengajukan usulan kepada pemerintah, warga harus mengerti dan paham mekanisme pengelolaan anggaran.
Terlebih lagi dengan bantuan sosial, kalo dulu bapak usulkan hari ini, besok bisa dikerjakan, tetapi sekarang tidak bisa, karena adanya perubahan aturan. Yang perlu dipahami oleh masyarakat disini adalah mekanisme pengelolaan anggaran pemerintah itu rumusnya N min 1, bapak/ibu usulkan tahun ini, InsyAllah tahun depan bisa dianggarkan. Bapak/ibu bisa mengusulkannya melalui musrenbang atau reses dewan,” Itulah kebijakan pemerintah selalu ada dua sisi yang berbeda, pemerintah taat aturan, namun selalu saja salah dimata publik “. terangnya
Bila dilihat dari usulan warga yang masuk, kebanyakan yang diajukan mengenai masalah seputar infrastruktur atau fisik, kenapa tak terpikir dengan non fisik, padahal permasalahan yang terjadi di masyarakat bukan hanya infrastruktur. Tetapi tidak semua usulan masyarakat bisa kita akomodir, dan itu harus di lihat lagi skala prioritasnya, apalagi kita sedang mengalami defisit sejak 2015 lalu.
Untuk meningkatkan ekonomi, pemko berencana menghidupkan kembali ekonomi di Kota Lama, konsepnya Merdeka Ninght Maket, pedagang berjualan dengan menggunakan motor toko (moko). Selain itu, TPID juga aktif mengontrol harga pasar, sehingga kita bisa menekan angka inflasi. (r/pemkotanjungpinang)
