WARTAKEPRI.co.id – Pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sepakat mantan narapidana kasus korupsi boleh menyalonkan diri sebagai calon legislatif. Mengebiri hak politik para mantan napi dinilai menciderai hak politik individu.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengatakan, pemerintah beranggapan mantan narapidana kasus korupsi sudah menjalani proses hukum di lembaga pemasyarakatan. Itu berarti, seseorang dengan status mantan narapidana korupsi sudah menjalani pendidikan agar siap kembali ke masyarakat.
Ketika sudah di tengah masyarakat, pemerintah beranggapan mantan narapidana telah bisa bersosialisasi secara baik. Mereka pun punya tanggung jawab kembali ke tengah masyarakat.
“Tentunya ada keinsyafan yang tinggi untuk tidak kembali melakukan tindak pidana,” kata Suhajar dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, KPU, dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Mei 2018.
Apabila tidak ada keputusan pengadilan yang mencabut hak politiknya, pemerintah beranggapan mantan narapidana masih bisa menyalonkan diri. “Dengan pertimbangan yang manusiawi.”(*)
Sumber: Metronewstv
Foto: istimewa/tempo.co






























