Pemprov Kepri Telah Kirim surat ke Presiden RI Minta Harga Gas di Batam Tidak Jadi Naik

199
Gubernur Kepri membahas Kenaikan Gas di Batam

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penyesuaian harga gas di Batam memantik reaksi dan perhatian kalangan dunia industri. Tak terkecuali Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H Nurdin Basirun.

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengatakan Pemerintah Provinsi Kepri akan berupaya melakukan komunikasi ke pemerintah pusat agar mempertimbangkan kebijakan menaikkan harga gas, terutama bagi industri di Batam. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mengirimkan surat kepada Presiden RI Joko Widodo.

“Pemprov Kepri melalui Dinas ESDM Provinsi Kepri telah mengirimkan surat kepada Presiden RI agar harga gas yang dijual PGN di Batam dan Kepri tidak sampai membebani masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Nurdin di Batam, seperti dikutip dari laman kabar batam.com.

Dalam surat yang ditujukan langsung ke Presiden, Perihal harga gas untuk Domestik Market Obligation (DMO) Kota Batam dan Provinsi Kepri, Nurdin meminta agar harga gas yang dijual PT Perusahaan Gas Negara (PGN) di Batam dan Kepri tidak membebani masyarakat maupun pelaku industri di Batam dan Kepri.

“Kebijakan kenaikan harga gas tentu akan berdampak pada iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kepri, khususnya Batam. Kami akan upayakan lagi menghadap Presiden dan menyampaikan permasalahan ini, supaya menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dan juga Kementerian ESDM,” ujarnya.

Ditegaskan Nurdin, kenaikan harga gas secara otomatis akan memicu naiknya biaya produksi oleh industri dan juga tarif lainnya, seperti tarif listrik, dan biaya lainnya. Dampak dari kebijakan tersebut juga bisa membuat daya saing Batam merosot dan tak mampu kompetitif.

“Kalau harga gas naik, tentu akan berdampak pada kenaikan harga lainnya, termasuuk biaya produksi. Jika semua harga naik, pasti inflasi juga naik. Kondisi ini dapat membuat Batam tak mampu bersaing,” ungkapnya. Gubernur meminta ESDM dapat mempertimbangkan lagi kebijakannya menaikkan harga gas di Batam.

Sekadar diketahui, Kementerian ESDM resmi melakukan penyesuaian harga gas di Batam mulai per 10 September 2018. Kebijakan itu mengejutkan kalangan dunia usaha di tengah upaya dan perjuangan pelaku usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kepri.

Dalam surat bernomor: 7896/13/DJM.E/2019 tersebut, Kementerian ESDM menyatakan bahwa kebutuhan gas di Batam dapat dipenuhi dengan volume sampai dengan 40 BBTUD dengan harga USD5,8/MMBTU. Rencana alokasi gas yang sudah disepakati bersama antara ConocoPhillips dengan PT PGN sebesar 30 BBTUD dengan harga dari CPGL sebesar USD5,44/MBBTU. (sampai dengan 2021).

Surat yang ditandatangani Dirjen ESDM Djoko Siswanto tersebut mengundang reaksi pelaku usaha. Martin, Ketua Forum Pengusaha Pribumi Indonesia (FORPPI) Kota Batam menyayangkan kebijakan Kementeruian ESDM menaikkan harga gas di Batam. Ironinya, harga gas bagi industri di Batam juga mengalami penyesuaian.

Martin mengatakan, kebijakan menaikkan harga jual gas bagi industri akan berdampak bagi kelangsungan dunia usaha dan industri di Kepri, termasuk Batam. Perekonomian Kepri yang sedang tumbuh dikhawatirkan mengalami perlambatan dengan adanya penyesuaian harga jual gas tersebut.

“Kebijakan itu akan berimbas pada dunia usaha. Biaya produksi otomatis akan naik dan beban produksi yang harus ditanggung kalangan dunia usaha juga bertambah. Kebijakan menaikkan harga gas industri dikhawatirkan membuat Batam menjadi kota mahal,” ujarnya.

Pelaku usaha juga mempertanyakan konsistensi pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, di mana ladang minyak dan gas bumi Indonesia dijual menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat atau USD. “Sementara di satu sisi, Peraturan BI dengan tegas melarang seluruh transaksi menggunakan mata uang asing,” tegas Martin.

Terkait penggunaan mata uang dolar atau USD tersebut, sambung Martin, FORPPI berencana melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Daerah (Polda) Kepri. Menurut Martin, agak dilematis karena di satu sisi Kementerian ESDM terkesan menyetujui transaksi penggunaan mata uang dolar dalam pembelian gas dari ConocoPhillips ke PT PGN. Namun di sisi lain, Peraturan BI dengan tegas menyatakan bahwa seluruh transaksi di dalam negeri harus menggunakan mata uang rupiah.

“Kami berencana melaporkan hal ini ke Polda Kepri. Penggunaan mata uang dolar (USD) dalam transaksi pembelian gas oleh PGN ke ConocoPhillips secara tidak langsung berdampak pada harga jual gas bagi industri di Kepri, termasuk Batam,” tegasnya.

Pihaknya meminta agar Kementerian ESDM mempertimbangkan kebijakannya untuk menaikkan harga jual gas di Batam dan Kepulauan Riau (Kepri). (*)

Editor : Dedy Suwadha

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel